Aturan Cuti Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan (Update 2026)

Aturan cuti karyawan memberikan hak cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan terus-menerus. Hak ini berbeda dari izin sakit, cuti haid, cuti melahirkan, dan izin karena alasan penting yang memiliki ketentuan tersendiri. UU Ketenagakerjaan beserta perubahannya menjadi dasar hak cuti; pelaksanaannya perlu diperiksa dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan cuti melahirkan juga perlu membaca UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, bukan hanya aturan lama.

Berapa hari cuti tahunan karyawan menurut undang-undang?

Karyawan berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan terus-menerus. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 79 ayat (3) dalam UU 6/2023. Cara pengajuan dan penggunaan cuti diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kebijakan perusahaan boleh memberikan hak yang lebih baik.

Apa dasar hukum cuti karyawan yang perlu dibaca?

Dasar hak cuti ialah UU 13/2003 beserta perubahan dalam UU 6/2023. Ketentuan istirahat mingguan dan istirahat panjang juga harus membaca Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. Untuk ibu yang bekerja, UU 4/2024 mengatur cuti melahirkan dan upahnya. Jangan menggunakan rumusan lama yang sudah berubah untuk menyusun kebijakan perusahaan.

Ada tiga hal utama yang perlu Anda perhatikan sebagai kondisi terbaru:

• Istirahat panjang tidak lagi disebut sekadar pilihan. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menghapus kata dapat dalam Pasal 79 ayat (5). Rumusan tetap menyebut perusahaan tertentu dan pengaturan melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
• Pelaksanaan cuti tahunan diserahkan ke aturan internal. UU tetap mematok minimal 12 hari, tapi soal teknis seperti akumulasi, sisa cuti, atau pencairan diatur di kebijakan masing-masing perusahaan.
• Cuti melahirkan bisa lebih panjang. UU No. 4 Tahun 2024 menambah kemungkinan perpanjangan cuti melahirkan sampai total 6 bulan untuk kondisi khusus tertentu.

Kapan karyawan mulai berhak mendapat cuti tahunan?

Hak minimum 12 hari cuti tahunan muncul setelah karyawan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus, menurut Pasal 79 ayat (3) dalam UU 6/2023. Sebelum masa kerja tersebut, perusahaan dapat menyediakan cuti sebagai kebijakan yang lebih baik. Periksa perjanjian kerja atau peraturan perusahaan untuk mengetahui hak tambahan dan tata cara pengajuannya.

Kapan karyawan mulai berhak

Hak 12 hari itu muncul setelah masa kerja 12 bulan berturut-turut. Artinya karyawan yang baru masuk belum otomatis punya jatah cuti tahunan penuh sampai genap satu tahun. Banyak perusahaan tetap memberi cuti proporsional untuk karyawan baru, misalnya 1 hari untuk setiap bulan kerja, tapi ini sifatnya kebijakan, bukan kewajiban undang-undang.

Apakah sisa cuti tahunan yang tidak diambil bisa hangus?

Batas penggunaan, akumulasi, dan kedaluwarsa sisa cuti perlu diperiksa dalam aturan tertulis perusahaan. Pasal 79 ayat (4) dalam UU 6/2023 mengatur pelaksanaan cuti tahunan melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jangan menganggap semua perusahaan otomatis menghapus sisa cuti pada tanggal yang sama; pastikan kebijakan tidak menghilangkan hak minimum karyawan.

Supaya tidak ada perdebatan soal sisa cuti di akhir tahun, saldo cuti setiap karyawan sebaiknya tercatat rapi dan bisa dilihat kapan saja. Software absensi dan HR seperti Absensi Online Absenia membantu mencatat kehadiran sekaligus saldo cuti sehingga Anda tidak perlu lagi menghitung manual di spreadsheet.

Berapa lama istirahat harian dan mingguan karyawan?

Istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah empat jam bekerja terus-menerus dan tidak termasuk jam kerja. Pasal 79 ayat (2) dalam UU 6/2023, setelah Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, mencakup istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja atau dua hari untuk lima hari kerja. Penjadwalan hari libur mengikuti pengaturan kerja perusahaan.

Istirahat antara jam kerja

Pasal 79 ayat (2) huruf a dalam UU 6/2023 menetapkan istirahat paling sedikit setengah jam setelah empat jam bekerja terus-menerus. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Susun jadwal dengan memisahkan jam kerja efektif dari waktu makan atau istirahat, bukan menganggap keduanya sebagai durasi kerja yang sama.

Istirahat mingguan

Hak istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja atau dua hari untuk lima hari kerja. Amar angka 7 Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memaknai Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam UU 6/2023 agar mencakup dua pola tersebut. Hak dua hari untuk pola lima hari kerja bukan sekadar kebiasaan perusahaan.

Apakah perusahaan masih wajib memberikan istirahat panjang?

Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menghapus kata dapat dalam Pasal 79 ayat (5) dalam UU 6/2023. Rumusannya menjadi perusahaan tertentu memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Karena tetap menyebut perusahaan tertentu, jangan menyimpulkan hak dan durasinya berlaku seragam untuk semua perusahaan; periksa aturan yang berlaku.

Berapa lama cuti melahirkan menurut aturan terbaru?

Pasal 4 ayat (3) huruf a UU 4/2024 memberikan cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama. Perpanjangan paling lama tiga bulan berikutnya mensyaratkan kondisi khusus yang dibuktikan surat dokter. Pasal 5 ayat (2) menetapkan upah penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, lalu 75 persen untuk bulan kelima dan keenam.

Cuti melahirkan

Pasal 82 ayat (1) UU 13/2003 memuat istirahat 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pasal 4 ayat (3) huruf a dan ayat (5) UU 4/2024 menetapkan minimum tiga bulan serta perpanjangan bersyarat paling lama tiga bulan berikutnya. Kondisi khusus tersebut terkait masalah kesehatan atau komplikasi ibu maupun anak dan perlu surat dokter. Pembayaran upah mengikuti Pasal 5 ayat (2):

• Tiga bulan pertama: upah dibayar penuh (100 persen).
• Bulan keempat: upah tetap dibayar penuh (100 persen).
• Bulan kelima dan keenam (jika perpanjangan diambil): upah dibayar 75 persen.

Syarat perpanjangan, dokumen yang perlu disiapkan, dan cara mengaturnya di perusahaan dibahas di panduan aturan cuti melahirkan.

Berapa lama hak istirahat ketika karyawan mengalami keguguran?

Ibu yang bekerja dan mengalami keguguran berhak memperoleh waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan. Hak ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b UU 4/2024, serta Pasal 82 ayat (2) UU 13/2003. Dokumen medis menjadi dasar penentuan durasi istirahat dan administrasi perusahaan.

Apakah karyawan perempuan berhak tidak bekerja saat nyeri haid?

Menurut Pasal 81 UU 13/2003, pekerja perempuan yang merasakan sakit saat haid dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua. Pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hak ini terkait kondisi sakit dan pemberitahuan, bukan jatah tambahan dua hari yang otomatis diambil setiap bulan.

Apakah cuti sakit membuat gaji karyawan dipotong?

Pengusaha wajib membayar upah ketika karyawan sakit sehingga tidak dapat bekerja, sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf a UU 13/2003. Untuk sakit berkepanjangan, ayat (3) mengatur pembayaran bertahap: empat bulan pertama 100 persen, empat bulan kedua 75 persen, empat bulan ketiga 50 persen, lalu 25 persen sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan.

Cuti sakit

Karyawan yang sakit sehingga tidak dapat bekerja tetap memperoleh upah sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf a UU 13/2003. Bukti dan tata cara pemberitahuan perlu mengikuti administrasi perusahaan. Untuk sakit berkepanjangan, Pasal 93 ayat (3) mengatur pembayaran bertahap:

• Empat bulan pertama: 100 persen dari upah.
• Empat bulan kedua: 75 persen dari upah.
• Empat bulan ketiga: 50 persen dari upah.
• Bulan selanjutnya: 25 persen dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan.

Berapa hari izin berbayar untuk alasan penting keluarga?

Pasal 93 ayat (4) UU 13/2003 mengatur izin berbayar berdasarkan keperluan: menikah tiga hari; menikahkan, mengkhitankan, atau membaptiskan anak dua hari; istri melahirkan atau keguguran dua hari. Kematian suami, istri, orang tua, mertua, anak, atau menantu mendapat dua hari; anggota keluarga dalam satu rumah satu hari. Keperluan lain perlu diperiksa dalam kebijakan perusahaan.

Pasal 6 ayat (2) UU 4/2024 memberi suami hak cuti pendampingan persalinan dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan. Pendampingan saat keguguran mendapat dua hari. Upah untuk izin istri melahirkan atau keguguran selama dua hari tercantum dalam Pasal 93 ayat (4) huruf e UU 13/2003. Periksa kesepakatan untuk tambahan izin. Untuk administrasi gaji, baca cara menghitung gaji karyawan.

Bagaimana aturan cuti bersama untuk karyawan swasta?

Cuti bersama pada perusahaan bersifat fakultatif atau pilihan sesuai kesepakatan serta aturan kerja, menurut SE Menaker M/6/HK.04/XII/2024 bagian B. Karyawan yang mengambil cuti pada hari cuti bersama menggunakan hak cuti tahunannya. Jika tetap bekerja, hak cuti tahunan tidak berkurang dan upah dibayar seperti hari kerja biasa. Cuti bersama perlu dibedakan dari hari libur nasional.

Bagaimana cara perusahaan mengelola pengajuan dan saldo cuti?

Tuliskan jenis cuti, syarat pengajuan, dokumen pendukung, alur persetujuan, dan aturan sisa cuti dalam kebijakan perusahaan. Catat saldo serta keputusan persetujuan agar karyawan dan HR memakai data yang sama. Pisahkan cuti tahunan dari sakit, melahirkan, dan izin keluarga; setiap jenis memiliki dasar berbeda. Lakukan pemeriksaan berkala agar pencatatan mengikuti hak karyawan dan aturan yang berlaku.

1. Tuliskan kebijakan cuti secara resmi. Karena banyak detail teknis kini diserahkan ke perusahaan, buat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja yang menjelaskan jatah cuti, cara pengajuan, aturan sisa cuti, dan cuti besar bila ada.
2. Catat saldo cuti setiap karyawan. Hindari mengandalkan ingatan atau catatan tercecer. Saldo yang transparan mencegah salah paham saat karyawan mengajukan cuti.
3. Pisahkan jenis cuti. Jangan campur cuti sakit, cuti melahirkan, dan izin penting ke dalam jatah cuti tahunan, karena masing-masing punya dasar hukum sendiri.
4. Sediakan alur pengajuan yang jelas. Karyawan tahu ke mana mengajukan, dan atasan tahu bagaimana menyetujui, tanpa harus bolak-balik lewat chat pribadi.

Untuk usaha kecil dan menengah, pencatatan manual sering jadi sumber ribut. Fitur cuti dan absensi di software HR Absenia sudah bisa dipakai untuk mengajukan, menyetujui, dan memantau saldo cuti dalam satu tempat, sementara modul penggajian menyusul segera. Kalau Anda juga sedang merapikan hitungan upah lembur, panduan cara menghitung uang lembur sesuai Kemnaker bisa jadi pelengkap yang berguna. Ingin membandingkan paket dan biaya per karyawan? Lihat halaman harga Absenia.

Apa pertanyaan lain yang sering muncul tentang hak cuti?

Pertanyaan yang sering muncul mencakup sisa cuti tahunan, cuti melahirkan, hubungan sakit dengan cuti tahunan, dan hak karyawan baru. Jawabannya perlu membedakan hak minimum dalam undang-undang dari prosedur perusahaan. Periksa masa kerja, jenis ketidakhadiran, serta perjanjian kerja atau peraturan perusahaan sebelum menentukan saldo dan pembayaran upah; jangan menyamakan semua izin sebagai cuti tahunan.

Apakah cuti tahunan yang tidak diambil bisa hangus?

Batas penggunaan, akumulasi, dan kedaluwarsa sisa cuti perlu diperiksa dalam aturan tertulis perusahaan. Pasal 79 ayat (4) dalam UU 6/2023 mengatur pelaksanaan cuti tahunan melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jangan menganggap semua perusahaan otomatis menghapus sisa cuti pada tanggal yang sama; pastikan kebijakan tidak menghilangkan hak minimum karyawan.

Berapa lama cuti melahirkan menurut aturan terbaru?

Pasal 4 ayat (3) huruf a UU 4/2024 memberikan cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama. Perpanjangan paling lama tiga bulan berikutnya mensyaratkan kondisi khusus yang dibuktikan surat dokter. Pasal 5 ayat (2) menetapkan upah penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, lalu 75 persen untuk bulan kelima dan keenam.

Apakah cuti sakit memotong jatah cuti tahunan?

Hak cuti tahunan diatur dalam Pasal 79 ayat (3) dalam UU 6/2023, sedangkan kewajiban pembayaran upah ketika karyawan sakit terdapat dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU 13/2003. Perusahaan perlu membedakan administrasi sakit dari saldo cuti tahunan dan tetap memenuhi masing-masing hak, bukan otomatis menyamakan semua ketidakhadiran sebagai cuti tahunan.

Apakah karyawan yang belum genap setahun berhak cuti tahunan?

Hak cuti tahunan 12 hari kerja muncul setelah karyawan bekerja 12 bulan secara terus-menerus. Sebelum itu perusahaan tidak wajib memberi cuti tahunan penuh, tetapi banyak yang memberi cuti proporsional sebagai kebijakan, dan itu sah selama tertulis di aturan perusahaan.