Tunjangan Karyawan: Jenis, Aturan, dan Perlakuan Pajaknya

Tunjangan karyawan adalah komponen penghasilan di luar gaji pokok yang dibayarkan perusahaan sebagai bagian dari upah, baik yang dibayar tetap setiap bulan seperti tunjangan jabatan, maupun yang mengikuti kehadiran seperti uang makan dan transportasi. Bagi pemilik UMKM, memahami tunjangan bukan cuma soal menarik karyawan baru, tetapi juga soal kepatuhan, karena komposisi tunjangan memengaruhi dasar hitung THR, pesangon, dan pajak penghasilan karyawan. Panduan ini membedah pengertian tunjangan, jenis-jenisnya, aturan yang mendasarinya, dan bagaimana tunjangan diperlakukan dari sisi pajak, lengkap dengan bedanya dari gaji pokok dan struktur upah yang sudah kami bahas terpisah.

Apa itu tunjangan karyawan

Secara hukum, tunjangan bukan hadiah terpisah dari gaji, melainkan bagian sah dari upah itu sendiri. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyebut upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.

Definisi ini penting karena banyak pemilik usaha memperlakukan tunjangan seolah bonus sukarela yang bisa diberikan atau dicabut sesuka hati. Padahal begitu tunjangan dijanjikan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, ia menjadi hak karyawan yang sama mengikatnya dengan gaji pokok. Mengubah atau menghapusnya secara sepihak bisa memicu perselisihan hubungan industrial, apalagi kalau tunjangan itu sudah berjalan bertahun-tahun dan dianggap karyawan sebagai bagian tetap dari penghasilannya.

Fungsi tunjangan juga beragam. Ada yang murni menambah daya tarik paket kompensasi, seperti tunjangan jabatan untuk posisi tertentu. Ada yang sifatnya mengganti biaya hidup sehari-hari terkait pekerjaan, seperti uang makan dan transportasi. Ada pula yang berfungsi sebagai jaring pengaman, seperti tunjangan kesehatan swasta di luar iuran BPJS. Ketiganya sama-sama disebut tunjangan, tetapi tujuan dan perlakuannya berbeda, seperti akan dibahas di bagian jenis tunjangan.

Beda tunjangan dengan gaji pokok dan struktur upah

Tiga istilah ini sering tertukar di percakapan sehari-hari, padahal masing-masing punya peran berbeda dalam satu sistem upah yang sama. Gaji pokok adalah imbalan dasar menurut jenis pekerjaan atau jabatan, sebelum ditambah komponen lain. Kalau Anda ingin memahami definisi dan aturan proporsinya secara utuh, kami sudah membahasnya lebih dalam di panduan gaji pokok.

Tunjangan adalah komponen tambahan di atas gaji pokok, seperti dijelaskan di bagian sebelumnya. Sementara itu, struktur dan skala upah adalah kerangka besar yang mengatur bagaimana gaji pokok tersusun dari golongan jabatan terendah sampai tertinggi, lengkap dengan rentang nominalnya. Perusahaan yang wajib menyusun struktur dan skala upah, tanpa memandang jumlah karyawan, bisa membaca detailnya di panduan struktur dan skala upah.

Analogi sederhananya begini. Struktur dan skala upah adalah peta jalan yang menentukan berapa gaji pokok untuk setiap golongan jabatan. Gaji pokok adalah angka yang keluar dari peta itu untuk satu orang karyawan. Tunjangan adalah lapisan tambahan yang menempel di atas gaji pokok tersebut, tergantung kebijakan perusahaan. Ketiganya berdiri sendiri secara konsep, tetapi saling memengaruhi saat Anda menghitung total penghasilan dan kewajiban pajak karyawan.

Tunjangan tetap vs tunjangan tidak tetap

Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 2021 membagi komponen upah menjadi empat kemungkinan susunan: upah tanpa tunjangan, upah pokok ditambah tunjangan tetap, upah pokok ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, atau upah pokok ditambah tunjangan tidak tetap saja. Kalau komposisinya memakai tunjangan tetap, pasal yang sama mewajibkan upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Aturan lengkapnya, termasuk cara menyimulasikan dampak rupiahnya, kami uraikan di panduan gaji pokok.

Perbedaan tetap dan tidak tetap bukan sekadar istilah administratif. Dalam praktik payroll, tunjangan tetap dibayar dengan jumlah sama setiap bulan, tidak berkurang meski karyawan cuti atau sakit dengan surat keterangan yang sah. Tunjangan tidak tetap besarannya mengikuti kondisi nyata, misalnya jumlah hari masuk kerja, sehingga bisa berbeda tiap bulan.

Jenis tunjangan karyawan berdasarkan tujuannya

Di luar kategori tetap dan tidak tetap, tunjangan juga biasa dikelompokkan menurut tujuannya. Berikut jenis yang paling umum dijumpai di UMKM Indonesia, beserta kategori dan gambaran perlakuan pajaknya secara umum.

Tunjangan jabatan. Diberikan kepada karyawan yang memegang posisi atau tanggung jawab tertentu, misalnya supervisor atau kepala cabang. Sifatnya biasanya tetap, dibayar selama karyawan menduduki jabatan tersebut, dan berhenti begitu jabatannya dicabut atau berpindah ke orang lain.

Tunjangan transportasi. Mengganti biaya berangkat kerja. Bisa berbentuk tunjangan tetap bulanan tanpa syarat kehadiran, atau tunjangan tidak tetap yang dibayar per hari masuk, misalnya Rp 20.000 per hari kerja. Pilihan bentuknya berpengaruh langsung ke dasar hitung THR dan pesangon, seperti dijelaskan di bagian sebelumnya.

Tunjangan makan. Mirip transportasi, biasanya dikaitkan dengan kehadiran harian sehingga masuk kategori tunjangan tidak tetap. Nominalnya bervariasi, misalnya Rp 15.000 sampai Rp 25.000 per hari kerja, tergantung lokasi dan kemampuan perusahaan.

Tunjangan kesehatan. Perlu dibedakan dari iuran BPJS Kesehatan yang memang wajib. Tunjangan kesehatan di sini merujuk pada fasilitas tambahan di luar BPJS, misalnya penggantian biaya berobat swasta atau premi asuransi kesehatan tambahan. Bentuknya bisa tunjangan rutin bulanan, atau justru berupa reimbursement yang baru dibayar setelah ada kuitansi, bukan tunjangan dalam arti ketat.

Pendapat kami di Absenia, kesalahan paling sering terjadi bukan pada besaran tunjangan, melainkan pada ketidakkonsistenan penerapannya. Uang makan yang bulan ini dibayar penuh walau karyawan izin, lalu bulan depan dipotong tanpa aturan tertulis, adalah sumber keluhan yang jauh lebih sering muncul daripada nominalnya sendiri. Konsistensi dan dokumentasi tertulis jauh lebih penting daripada besar kecilnya angka.

Sekilas THR sebagai pendapatan non-upah

THR sering disangka sebagai salah satu jenis tunjangan, padahal secara hukum posisinya berbeda. Pasal 8 PP Nomor 36 Tahun 2021 menempatkan tunjangan hari raya keagamaan sebagai pendapatan non-upah, bukan komponen upah bulanan seperti tunjangan jabatan atau tunjangan transportasi. THR dibayarkan sekali setahun menjelang hari raya keagamaan masing-masing karyawan, bukan rutin tiap bulan.

Karena statusnya berbeda, cara menghitung THR juga tidak sama dengan menjumlahkan tunjangan bulanan. Rumus, dasar upah yang dipakai, batas waktu pembayaran, sampai sanksi keterlambatan sudah kami bahas tuntas dengan contoh rupiah di panduan cara menghitung THR karyawan. Bagian ini sengaja kami buat ringkas supaya Anda tidak membaca penjelasan yang sama dua kali di dua artikel berbeda.

Dasar hukum tunjangan karyawan di Indonesia

Aturan tunjangan karyawan tidak berdiri sendiri di satu undang-undang, melainkan tersebar di beberapa peraturan turunan ketenagakerjaan. Dasar utamanya adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mengatur definisi upah, komponen upah, proporsi upah pokok terhadap tunjangan tetap, sampai kewajiban menyusun struktur dan skala upah. Peraturan ini adalah turunan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan pascaperubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan naskah lengkapnya bisa Anda baca di situs resmi peraturan.go.id. Kalau Anda ingin memahami dulu bagaimana golongan jabatan dan rentang gaji pokok disusun sebelum bicara tunjangan, kami bahas di panduan struktur dan skala upah.

Di luar aturan pengupahan, ada dua kelompok aturan lain yang ikut menentukan perlakuan tunjangan. Pertama, aturan perpajakan, terutama PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21, yang akan dibahas lebih dalam di bagian berikutnya. Kedua, aturan spesifik seperti Permenaker tentang THR untuk pendapatan non-upah, dan aturan BPJS untuk tunjangan yang bersinggungan dengan jaminan sosial wajib. Karena aturan ini tersebar, praktik paling aman adalah menuliskan seluruh kebijakan tunjangan perusahaan Anda dalam satu dokumen resmi, entah peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, supaya tidak bergantung pada ingatan atau kebiasaan lisan.

Untuk pembahasan resmi seputar aturan ketenagakerjaan secara umum, rujukan pemerintah yang relevan adalah Kementerian Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id, sementara aturan pajak penghasilan bisa Anda telusuri langsung di situs Direktorat Jenderal Pajak, pajak.go.id.

Perlakuan pajak tunjangan karyawan

Ini bagian yang paling sering ditanyakan pemilik UMKM: apakah tunjangan ikut dipotong pajak, atau hanya gaji pokok saja. Jawabannya, secara umum tunjangan berbentuk uang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Pasal 1 angka 2 PP Nomor 58 Tahun 2023 menyebut Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa punyang diterima wajib pajak orang pribadi. Frasa "dengan nama dan bentuk apa pun" inilah yang membuat tunjangan jabatan, transportasi, makan, dan sejenisnya ikut masuk dalam penghasilan bruto yang dihitung pajaknya, bukan cuma gaji pokok.

Sejak 1 Januari 2024 dan tetap berlaku pada 2026, cara menghitung PPh21 bulanan memakai skema Tarif Efektif Rata-rata atau TER. Anda tidak perlu menghitung berlapis-lapis setiap bulan, karena penghasilan bruto sebulan, termasuk gaji pokok ditambah seluruh tunjangan, cukup dikalikan satu angka tarif efektif sesuai kategori PTKP karyawan. Baru pada masa pajak Desember, PPh21 dihitung ulang untuk satu tahun penuh memakai tarif progresif, lalu dikurangi pajak yang sudah dipotong sepanjang tahun. Rumus lengkap, tabel kategori TER, dan contoh perhitungannya sudah kami bahas detail di panduan cara menghitung PPh21 skema TER.

Yang perlu Anda ingat, karena seluruh tunjangan berbentuk uang ikut masuk penghasilan bruto, semakin besar total tunjangan yang diberikan, semakin besar pula dasar potongan PPh21 karyawan. Ini bukan alasan untuk mengecilkan tunjangan, tetapi alasan untuk menjelaskan ke karyawan kenapa nominal di slip gaji berbeda dari yang dibayangkan. Karyawan yang paham logika ini biasanya lebih tenang dibanding yang hanya melihat angka potongan tanpa penjelasan.

Cara menyusun kebijakan tunjangan yang rapi

Setelah memahami jenis dan aturannya, langkah berikutnya adalah menuliskan kebijakan tunjangan Anda sendiri secara rapi. Beberapa hal berikut kami sarankan berdasarkan pola masalah yang paling sering muncul di UMKM.

Pertama, tuliskan, jangan hanya diucapkan. Setiap jenis tunjangan, besarannya, dan syaratnya harus tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Kesepakatan lisan gampang berubah versi seiring waktu, dan biasanya baru dipermasalahkan saat karyawan resign atau ada perselisihan.

Kedua, tegaskan status tetap atau tidak tetap sejak awal. Jangan biarkan karyawan menebak sendiri apakah uang transportasinya akan tetap dibayar saat cuti. Ketidakjelasan status ini yang paling sering memicu perselisihan saat penghitungan THR atau pesangon di kemudian hari.

Ketiga, pisahkan tunjangan dari reimbursement. Kalau nominalnya tetap dan tidak perlu bukti kuitansi, itu tunjangan. Kalau baru dibayar setelah karyawan menyerahkan bukti pengeluaran nyata, itu reimbursement, dan perlakuan administrasinya berbeda. Penjelasan lengkap soal alur klaim dan dokumen yang dibutuhkan ada di panduan reimbursement karyawan.

Keempat, pastikan data kehadiran akurat sebagai dasarnya. Untuk tunjangan tidak tetap yang mengikuti kehadiran, seperti uang makan dan transportasi harian, akurasi datanya bergantung penuh pada catatan absensi. Kalau catatan kehadiran masih rawan titip absen atau salah catat, perhitungan tunjangan ikut kacau. Di sinilah fitur absensi Absenia dengan verifikasi selfie dan GPS berguna sebagai fondasi data yang bisa dipercaya.

Sebagai gambaran, Absenia hari ini menyediakan absensi selfie dengan verifikasi GPS, cuti dan izin dengan approval, atur shift, data karyawan, serta rekap kehadiran yang bisa diekspor, semuanya gratis selamanya untuk tim di bawah 10 karyawan. Paket Absensi dibanderol Rp 9.000 per karyawan per bulan, sedangkan paket Lengkap Rp 19.000 per karyawan per bulan menyertakan modul payroll yang masih dalam pengembangan. Anda bisa melihat rincian paketnya di halaman harga, dan langsung daftar tanpa biaya implementasi maupun kartu kredit untuk mulai merapikan data kehadiran sebagai dasar tunjangan yang lebih akurat.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Apa itu tunjangan karyawan?

Tunjangan karyawan adalah komponen penghasilan di luar gaji pokok yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan sebagai bagian dari upah. Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 36 Tahun 2021, upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan. Artinya tunjangan bukan hadiah terpisah, melainkan bagian sah dari upah itu sendiri.

Apa beda tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap?

Tunjangan tetap dibayar rutin setiap bulan dengan jumlah sama, tidak dikaitkan dengan kehadiran, misalnya tunjangan jabatan. Tunjangan tidak tetap besarannya berubah karena dikaitkan dengan kondisi tertentu, misalnya uang makan dan transportasi yang hanya dibayar per hari masuk kerja. Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 2021 mengakui keduanya sebagai komponen upah yang sah, dan pembedaan ini penting karena memengaruhi dasar hitung THR, pesangon, dan upah lembur.

Apakah tunjangan karyawan kena pajak penghasilan?

Pada umumnya kena. Pasal 1 angka 2 PP Nomor 58 Tahun 2023 menyebut Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sehingga tunjangan berbentuk uang termasuk dalam penghasilan bruto yang dipotong PPh21 memakai skema Tarif Efektif Rata-rata. Untuk fasilitas berbentuk barang atau kenikmatan, perlakuan pajaknya diatur terpisah, jadi sebaiknya Anda konsultasikan kasus spesifik ke konsultan pajak.

Apakah tunjangan tidak tetap dihitung sebagai dasar pesangon dan THR?

Umumnya tidak. Dasar perhitungan pesangon dan THR biasanya memakai komponen upah pokok ditambah tunjangan tetap, sedangkan tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian di luar dasar itu. Semakin besar porsi tunjangan tidak tetap dalam struktur upah, semakin kecil dasar pesangon dan THR karyawan, jadi komposisi ini perlu ditata dengan sadar, bukan dibiarkan terjadi begitu saja.

Apa beda tunjangan dan reimbursement?

Tunjangan adalah bagian dari upah yang dibayar rutin sesuai kesepakatan kerja, sedangkan reimbursement adalah penggantian biaya yang lebih dulu ditalangi karyawan dan baru diganti setelah ada bukti pengeluaran nyata. Tunjangan transportasi dibayar tetap tiap bulan tanpa perlu kuitansi, sementara reimbursement transportasi hanya mengganti ongkos yang benar-benar dikeluarkan dan dibuktikan.

Apakah UMKM wajib memberi tunjangan tertentu kepada karyawan?

Tidak ada kewajiban memberi jenis tunjangan tertentu di luar THR keagamaan. Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 2021 membebaskan perusahaan memilih komponen upahnya, apakah hanya upah pokok, atau ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, selama komposisinya dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jenis dan besaran tunjangan sepenuhnya kebijakan masing-masing perusahaan.