Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Panduan K3 untuk Perusahaan Kecil

Keselamatan dan kesehatan kerja, biasa disingkat K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Definisi itu bukan karangan konsultan, melainkan bunyi Pasal 1 PP Nomor 50 Tahun 2012. Masalahnya, hampir semua bacaan tentang K3 di internet ditulis untuk pabrik dengan ribuan pekerja, lengkap dengan bagan organisasi dan istilah audit. Pemilik kafe dengan 12 karyawan membacanya lalu menyimpulkan hal yang keliru: bahwa K3 bukan urusannya. Panduan ini menulis ulang topik tersebut dari sudut pandang usaha kecil, memisahkan mana kewajiban yang mengikat semua perusahaan dan mana yang hanya berlaku bila perusahaan Anda memenuhi kriteria tertentu.

Pengertian K3 dan tujuannya

Secara sederhana, K3 adalah cara sebuah tempat kerja memastikan orang yang berangkat pagi ini pulang dalam kondisi yang sama sehatnya. Dua kata di dalamnya menunjuk hal berbeda. Keselamatan berurusan dengan kejadian mendadak: terpeleset, tersengat listrik, tangan terjepit, kebakaran. Kesehatan berurusan dengan yang menumpuk perlahan: nyeri punggung karena mengangkat beban dengan cara salah, gangguan pernapasan karena uap bahan kimia, kelelahan karena jadwal yang tidak masuk akal.

Tujuan K3 dijabarkan cukup rinci di UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1). Di sana disebut, antara lain, mencegah dan mengurangi kecelakaan; mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran; memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya; memberi pertolongan pada kecelakaan; memberi alat perlindungan diri pada para pekerja; serta memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Perhatikan bahwa daftar itu penuh hal yang sangat membumi. Tidak satu pun mensyaratkan mesin besar atau anggaran khusus.

Ada satu salah paham yang sering kami temui di lapangan. Banyak pemilik usaha kecil menganggap K3 sebagai urusan dokumen yang muncul saat ada pemeriksaan. Padahal ujiannya sederhana: kalau malam ini terjadi kebakaran kecil di dapur, apakah ada orang yang tahu di mana alat pemadam api ringan berada dan cara memakainya? Kalau jawabannya ragu-ragu, dokumen setebal apa pun tidak menolong.

Pendapat kami di Absenia, K3 di perusahaan kecil paling berhasil ketika diperlakukan sebagai kebiasaan, bukan sebagai proyek. Perusahaan yang mengejar sertifikat lebih dulu biasanya berakhir punya map rapi dan lantai yang tetap licin. Perusahaan yang mulai dari kebiasaan, misalnya lima menit membereskan area kerja setiap tutup toko, biasanya lebih cepat merasakan bedanya. Sertifikat bisa menyusul kalau memang dibutuhkan pelanggan atau tender.

Dasar hukum K3 di Indonesia

Kerangka hukum K3 di Indonesia bertumpu pada satu undang-undang tua yang masih berlaku dan beberapa aturan turunannya. Memahami peta ini penting supaya Anda tidak salah alamat, karena banyak kewajiban yang sering disebut orang sebenarnya berasal dari peraturan yang berbeda.

UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ini fondasinya. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang diatur undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Tidak ada pengecualian berdasarkan jumlah karyawan. Undang-undang ini juga memuat kewajiban yang sangat konkret bagi pengurus tempat kerja, termasuk menjelaskan bahaya kepada tenaga kerja baru, menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma, dan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 86 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pasal 87 ayat (1) menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, dan ayat (2) mendelegasikan pengaturan teknisnya ke Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Inilah Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 87 di atas. Di sinilah kriteria kewajiban SMK3 ditetapkan, dan di sinilah letak perbedaan besar antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Kita bahas terpisah di bagian berikutnya.

Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Aturan inilah sumber ketentuan kotak P3K yang sering disalahpahami. Pasal 2 ayat (1) menyebut pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja, tanpa syarat jumlah karyawan minimum.

PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM. Aturan ini mengatur apa yang harus Anda lakukan setelah kecelakaan benar-benar terjadi, termasuk batas waktu pelaporan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pendapat kami di Absenia, bagian paling sering diabaikan justru yang paling murah dijalankan. UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14 huruf c mewajibkan pengurus menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan, termasuk bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Praktik memotong gaji karyawan untuk mengganti sarung tangan yang rusak bukan sekadar tidak etis, tetapi bertentangan dengan bunyi pasal itu. Kalau perusahaan Anda sudah punya peraturan perusahaan, ini salah satu hal yang sebaiknya ditulis eksplisit di sana supaya tidak menjadi perdebatan.

Mana yang wajib untuk semua, mana yang hanya untuk perusahaan besar

Ini bagian yang paling sering membuat pemilik usaha kecil salah langkah, dalam dua arah sekaligus. Sebagian merasa semua kewajiban K3 tidak berlaku bagi mereka, lalu abai. Sebagian lain panik lalu menyewa konsultan untuk menyiapkan SMK3 yang sebenarnya belum diwajibkan. Keduanya sama-sama merugikan.

Pemisahnya ada di PP Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5. Ayat (1) memang menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Namun ayat (2) langsung membatasi kewajiban itu bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang, atau yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Ayat (3) menambahkan bahwa ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi mengikuti peraturan perundang-undangan tersendiri. Artinya, kewajiban menerapkan SMK3 sebagai sistem lengkap dengan audit tidak otomatis menempel pada semua badan usaha.

Yang perlu digarisbawahi: bebas dari kewajiban SMK3 bukan berarti bebas dari kewajiban K3. Kewajiban dasar dari UU Nomor 1 Tahun 1970 tetap berjalan, dan sanksinya nyata. Pasal 15 ayat (2) undang-undang itu menyebut peraturan pelaksanaannya dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000. Nominal dendanya memang sudah lama tidak sebanding dengan nilai uang hari ini, tetapi jangan menjadikan angka itu ukuran risiko. Biaya nyata dari satu kecelakaan serius, mulai dari perawatan, kehilangan tenaga terlatih, sampai sengketa dengan keluarga korban, jauh melampaui nominal denda mana pun.

Baca tabel itu sekali lagi dan perhatikan kolom paling kanan. Enam dari delapan baris berlaku untuk usaha Anda apa pun ukurannya, dan enam-enamnya bisa dipenuhi tanpa konsultan. Dua baris terakhir yang berbiaya besar justru yang paling sering ditakuti, padahal biasanya belum mengikat bagi tim di bawah 100 orang dengan risiko biasa. Pendapat kami di Absenia, urutan yang benar adalah menuntaskan enam baris pertama sampai benar-benar jadi kebiasaan, lalu menengok SMK3 hanya bila jumlah karyawan mendekati 100 atau ada pelanggan besar yang mensyaratkannya dalam kontrak.

Peta bahaya per jenis usaha dan pengendaliannya

Identifikasi bahaya terdengar seperti pekerjaan teknis, padahal caranya sangat sederhana: berjalan pelan mengelilingi tempat kerja Anda dan bertanya di setiap titik, apa yang bisa melukai orang di sini. Lakukan pada jam ramai, bukan saat sepi, karena bahaya paling sering muncul justru ketika semua orang buru-buru.

Berikut peta bahaya yang paling sering kami jumpai pada empat jenis usaha yang lazim di kalangan UMKM Indonesia, beserta pengendalian yang bisa dilakukan tanpa belanja besar.

Tulis hasil pengamatan Anda dalam satu lembar saja: kolom area, kolom bahaya, kolom tindakan, kolom penanggung jawab, kolom tenggat. Selembar kertas yang benar-benar dipakai jauh lebih berguna daripada dokumen 40 halaman yang tersimpan rapi di laci. Pendapat kami di Absenia, satu-satunya cara membuat daftar ini hidup adalah menempelkannya di tempat kerja dan mengulasnya singkat setiap bulan, bukan menyimpannya di folder komputer pemilik.

Kotak P3K dan petugas P3K di tempat kerja

Ketentuan pertolongan pertama diatur cukup detail di Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/VIII/2008. Pasal 2 ayat (1) menyebut pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja, dan Pasal 8 ayat (1) merinci fasilitas itu meliputi ruang P3K, kotak P3K beserta isinya, alat evakuasi dan alat transportasi, serta fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri atau peralatan khusus bila ada potensi bahaya bersifat khusus.

Kabar baiknya untuk usaha kecil, tidak semua fasilitas itu wajib bagi Anda. Ruang P3K khusus hanya diwajibkan bila Anda mempekerjakan 100 orang atau lebih, atau kurang dari 100 orang tetapi dengan potensi bahaya tinggi. Kotak P3K, sebaliknya, wajib ada berapa pun jumlah karyawan Anda. Pasal 10 mengatur kotak harus terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau, dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K.

Isi kotak juga sudah ditentukan dalam lampiran peraturan tersebut. Untuk kotak A, yang diperuntukkan bagi 25 pekerja atau kurang, isinya mencakup kasa steril terbungkus, perban lebar 5 sentimeter dan 10 sentimeter, plester, plester cepat, kapas, kain segitiga atau mitela, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik bersih, akuades, povidon iodin, alkohol 70 persen, buku panduan P3K, buku catatan, dan daftar isi kotak. Perhatikan dua item terakhir, karena inilah yang paling sering hilang: buku catatan dan daftar isi. Tanpa keduanya, tidak ada yang tahu kapan perban terakhir dipakai atau kapan povidon iodin kedaluwarsa.

Soal petugas P3K, Pasal 5 ayat (1) menyebut jumlahnya ditentukan berdasarkan jumlah pekerja dan potensi bahaya di tempat kerja. Untuk tempat kerja dengan potensi bahaya rendah dan jumlah pekerja 25 sampai 150 orang, rasionya 1 orang petugas. Untuk tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi dan jumlah pekerja 100 orang atau kurang, juga 1 orang petugas. Petugas P3K harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K, dan Pasal 7 ayat (1) mewajibkan pengurus memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat yang mudah terlihat.

Ada juga ketentuan yang relevan bagi usaha bercabang. Pasal 10 huruf c menyebut bila tempat kerja punya unit kerja yang berjarak 500 meter atau lebih, masing-masing unit harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerjanya. Jadi kalau Anda punya tiga outlet di kota yang sama, tiga-tiganya butuh kotak sendiri. Satu kotak di kantor pusat tidak menutupi kewajiban di cabang.

Alur pelaporan kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan

Pencegahan tetap bisa gagal, dan di titik itulah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi penyelamat keuangan usaha Anda. JKK memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan uang tunai saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja. Kalau perusahaan Anda belum terdaftar, langkahnya kami uraikan di panduan cara daftar BPJS Ketenagakerjaan, dan rincian potongan bulanannya ada di iuran BPJS karyawan.

Iuran JKK ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja dan besarnya mengikuti tingkat risiko usaha. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan lima tingkat: risiko sangat rendah 0,24 persen dari upah sebulan, risiko rendah 0,54 persen, risiko sedang 0,89 persen, risiko tinggi 1,27 persen, dan risiko sangat tinggi 1,74 persen. Contoh yang dipakai BPJS Ketenagakerjaan sendiri menempatkan rumah makan pada kategori tingkat risiko rendah. Untuk karyawan bergaji Rp 4.000.000 di usaha berisiko rendah, iuran JKK-nya sekitar Rp 21.600 per bulan. Bandingkan angka itu dengan biaya perawatan satu kasus luka bakar, dan kalkulasinya selesai dengan sendirinya.

Alur pelaporannya diatur PP Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 43, dan tenggatnya ketat. Berikut urutannya untuk peserta penerima upah:

• Segera bawa korban ke fasilitas kesehatan. Menyelamatkan orang selalu didahulukan daripada mengurus formulir.
• Sampaikan laporan tahap I kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang mengurusi ketenagakerjaan, paling lama 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis, memakai formulir kecelakaan kerja tahap I.
• Sampaikan laporan tahap II paling lama 2 x 24 jam setelah pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter. Laporan tahap II ini sekaligus menjadi pengajuan manfaat JKK.
• Lampirkan persyaratannya, antara lain kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat. Bila berkas belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada pemberi kerja paling lama 7 hari kerja sejak laporan tahap II diterima.

Manfaat yang ditanggung cukup luas. Pelayanan kesehatan diberikan sesuai kebutuhan medis, termasuk perawatan tingkat pertama dan lanjutan serta rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah atau swasta yang setara. Ada pula santunan sementara tidak mampu bekerja dengan skema 6 bulan pertama sebesar 100 persen dari upah, 6 bulan kedua 100 persen, lalu 6 bulan ketiga dan seterusnya 50 persen. Untuk kasus meninggal dunia, ada santunan kematian sebesar 60 persen dikali 80 dikali upah sebulan, ditambah biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000 dan santunan berkala Rp 12.000.000 yang dibayarkan sekaligus. Penggantian biaya transportasi juga diatur, maksimal Rp 5.000.000 untuk angkutan darat, sungai, atau danau, Rp 2.000.000 untuk laut, dan Rp 10.000.000 untuk udara.

Perlu diingat bahwa kewajiban pelaporan ini berlapis. Selain melapor ke BPJS Ketenagakerjaan, UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 11 ayat (1) juga mewajibkan pengurus melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya kepada pejabat yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja. Ini kewajiban terpisah dari administrasi kepesertaan rutin seperti wajib lapor ketenagakerjaan, jadi jangan dianggap sudah tercakup otomatis.

Delapan langkah K3 yang bisa dijalankan minggu ini

Bagian ini sengaja kami tulis sebagai daftar kerja, bukan teori. Semuanya bisa dikerjakan oleh pemilik usaha sendiri dalam satu minggu, tanpa konsultan, dan sebagian besar tanpa belanja apa pun.

Satu, petakan bahaya per area kerja. Berjalanlah keliling tempat kerja pada jam paling ramai bersama dua karyawan senior. Catat per area: dapur, gudang, kasir, area parkir. Untuk tiap bahaya, tulis satu tindakan konkret dan siapa yang bertanggung jawab. Target selesai hari pertama.

Dua, lengkapi dan tempatkan kotak P3K. Beli atau lengkapi kotak sesuai jumlah karyawan per unit kerja. Letakkan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, beri tanda arah yang jelas. Masukkan buku catatan dan daftar isi ke dalamnya, lalu tetapkan satu orang yang mengecek isinya setiap awal bulan.

Tiga, tunjuk dan umumkan petugas P3K. Pilih orang yang hampir selalu ada di lokasi, bukan yang paling sering keluar. Tempel nama dan lokasinya di papan pengumuman sesuai Pasal 7 Permenakertrans 15/2008. Untuk pemenuhan penuh, petugas P3K perlu memiliki lisensi, jadi jadwalkan pelatihannya sebagai target kuartal berikutnya.

Empat, sediakan alat pelindung diri dan pastikan gratis. Sarung tangan tahan panas untuk dapur, kacamata pelindung untuk gerinda, masker untuk area berdebu, sepatu antislip untuk area basah. Ingat Pasal 14 huruf c: penyediaannya harus cuma-cuma. Sediakan juga stok cadangan supaya alasan alat rusak tidak dipakai untuk bekerja tanpa pelindung.

Lima, bebaskan jalur evakuasi dan pasang APAR. Pastikan jalur keluar tidak tertutup kardus, kursi, atau stok barang. Ini langsung menjawab Pasal 3 ayat (1) huruf d tentang memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Pasang alat pemadam api ringan dekat sumber api utama, catat tanggal kedaluwarsanya di kalender, dan pastikan minimal tiga orang pernah mencoba memakainya, bukan sekadar melihat.

Enam, jalankan briefing singkat secara rutin. Lima menit sebelum shift dimulai, bahas satu topik saja: hari ini lantai basah karena hujan, atau minggu ini banyak barang masuk sehingga gudang penuh. Untuk karyawan baru, ini bukan pilihan melainkan kewajiban. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja setelah yakin bahwa yang bersangkutan telah memahami kondisi bahaya, pengamanan, alat pelindung diri, dan cara kerja yang aman. Masukkan poin ini ke proses onboarding karyawan baru Anda.

Tujuh, buat buku catatan insiden. Satu buku tulis biasa sudah cukup. Catat tanggal, jam, siapa, apa yang terjadi, dan tindakan yang diambil. Catat juga nyaris celaka, bukan hanya yang berdarah. Tiga catatan tersandung kabel di lokasi yang sama adalah peringatan gratis sebelum ada yang benar-benar patah tulang. Bila terjadi kecelakaan yang membuat karyawan tidak masuk, dokumennya juga menjadi dasar administrasi surat izin tidak masuk kerja.

Delapan, tinjau jam kerja dan pola shift. Kelelahan adalah bahaya yang tidak terlihat dan tidak berbau, tetapi berkontribusi pada banyak kecelakaan. Cek apakah ada orang yang tutup toko malam lalu buka toko pagi berikutnya. Aturan dasarnya kami bahas di panduan aturan jam kerja karyawan. Bila usaha Anda mengirim orang ke luar kota, tinjau juga kebijakan perjalanan dinas supaya risiko di jalan ikut diperhitungkan.

Peran data kehadiran dan shift dalam K3

Hubungan antara pencatatan kehadiran dan K3 jarang dibicarakan, padahal cukup langsung. Saat terjadi insiden, pertanyaan pertama yang muncul selalu sama: siapa yang sedang bertugas, sejak jam berapa, dan di lokasi mana. Kalau jawabannya bergantung pada ingatan supervisor atau gulungan percakapan grup, Anda akan kesulitan menyusun kronologi yang dibutuhkan untuk laporan tahap I ke BPJS Ketenagakerjaan yang tenggatnya cuma 2 x 24 jam.

Data kehadiran juga membantu mencegah, bukan sekadar mendokumentasikan. Rekap yang rapi memperlihatkan pola yang tidak terlihat sehari-hari: satu orang yang selalu mengambil shift ganda, tim gudang yang jam pulangnya makin larut sejak dua minggu terakhir, atau cabang yang selalu kekurangan orang di jam paling ramai. Semua itu adalah faktor risiko yang bisa dibereskan sebelum menjadi cerita kecelakaan.

Di sini kami harus jujur soal posisi produk kami sendiri. Absenia bukan aplikasi K3 dan tidak punya modul manajemen risiko, inspeksi, atau audit SMK3. Yang sudah berjalan hari ini adalah absensi selfie dengan verifikasi GPS, cuti dan izin beserta approval, pengaturan shift, data karyawan, serta rekap kehadiran dan laporan yang bisa diekspor. Modul payroll masih dalam pengembangan. Yang kami tawarkan untuk urusan K3 hanyalah fondasi datanya: catatan siapa bekerja kapan dan di mana, yang bisa Anda tarik kembali saat menyusun kronologi atau menilai beban kerja. Buku catatan insiden dan daftar bahaya tetap Anda kelola sendiri.

Pendapat kami di Absenia, aplikasi apa pun tidak akan membuat tempat kerja lebih aman dengan sendirinya. Yang membuat aman adalah keputusan yang diambil pemilik usaha, misalnya memutuskan menolak permintaan shift ganda beruntun meski karyawannya sendiri yang meminta. Perangkat lunak hanya memastikan Anda mengambil keputusan itu dengan data, bukan dengan tebakan. Kalau pembagian peran K3 di tim Anda masih kabur, tulisan kami soal tugas HRD bisa jadi titik awal menentukan siapa yang memegang tanggung jawab ini.

Untuk melihat kemampuan yang benar-benar sudah aktif hari ini, silakan telusuri halaman fitur Absenia. Rincian paket dan biayanya terbuka di halaman harga: gratis selamanya untuk tim di bawah 10 karyawan, paket Absensi Rp 9.000 per karyawan per bulan, dan paket Lengkap Rp 19.000 per karyawan per bulan untuk payroll yang masih dikembangkan. Tanpa biaya implementasi dan tanpa kartu kredit. Kalau ingin langsung mencoba, Anda bisa mendaftar dan menambahkan karyawan sore ini juga.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja (K3)?

Menurut PP Nomor 50 Tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Intinya bukan sekadar memasang rambu atau membeli helm, melainkan seluruh usaha memastikan orang yang berangkat kerja pagi ini pulang dalam keadaan yang sama sehatnya.

Apakah usaha kecil dengan 10 karyawan wajib menerapkan K3?

Ya. UU Nomor 1 Tahun 1970 mengatur keselamatan kerja di segala tempat kerja, tanpa ambang batas jumlah karyawan. Kewajiban seperti menjelaskan bahaya kepada karyawan baru (Pasal 9), menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma (Pasal 14 huruf c), dan melaporkan setiap kecelakaan di tempat kerja (Pasal 11) berlaku untuk usaha kecil juga. Yang tidak wajib bagi semua adalah SMK3 bersertifikat, karena PP Nomor 50 Tahun 2012 membatasinya pada kriteria tertentu.

Perusahaan seperti apa yang wajib menerapkan SMK3?

PP Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (2) menyebut dua kriteria: perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang, atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi mengikuti peraturan perundang-undangan tersendiri. Jadi warung kopi dengan 8 karyawan tidak perlu menyiapkan audit SMK3, tetapi tetap terikat kewajiban K3 dasar.

Berapa kotak P3K yang harus disediakan di tempat kerja?

Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 mengatur jumlahnya berdasarkan jumlah pekerja per unit kerja. Kurang dari 26 pekerja cukup 1 kotak A. Untuk 26 sampai 50 pekerja: 1 kotak B atau 2 kotak A. Untuk 51 sampai 100 pekerja: 1 kotak C, atau 2 kotak B, atau 4 kotak A. Kotak harus berwarna dasar putih dengan lambang P3K hijau, dan isinya tidak boleh dicampur barang lain.

Berapa lama batas waktu melaporkan kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan?

PP Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 43 mewajibkan pemberi kerja menyampaikan laporan tahap I paling lama 2 x 24 jam sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis. Laporan tahap II disampaikan paling lama 2 x 24 jam setelah pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter, dan laporan tahap II ini sekaligus menjadi pengajuan manfaat JKK.

Apakah Absenia punya fitur khusus K3?

Tidak, dan kami tidak ingin mengklaim yang tidak ada. Absenia hari ini menangani absensi selfie dengan verifikasi GPS, cuti dan izin beserta approval, pengaturan shift, data karyawan, serta rekap dan laporan yang bisa diekspor. Data itu berguna sebagai bahan pendukung K3, misalnya melihat siapa yang bertugas saat insiden terjadi atau siapa yang sudah bekerja terlalu panjang. Modul payroll masih dalam pengembangan.