Penyakit Akibat Kerja: Daftar Jenis Resmi, Pembuktian, dan Hak Pekerja
Penyakit akibat kerja timbul menahun karena paparan di tempat kerja, bukan mendadak seperti kecelakaan kerja. Ini daftar jenis resmi, cara pembuktian, dan hak pekerjanya.

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja, dan ciri utamanya menahun: ia menumpuk pelan-pelan dari paparan yang berulang, bukan muncul mendadak dalam satu kejadian. Definisi itu bukan karangan konsultan, melainkan bunyi Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.
Perbedaan itulah yang paling sering dilewatkan pemilik usaha. Kecelakaan kerja punya tanggal, jam, saksi, dan kadang darah. Penyakit akibat kerja tidak punya satu pun dari itu. Yang ada hanya riwayat: berapa lama seseorang berdiri di dekat mesin yang bising, berapa tahun tangannya mengulang gerakan yang sama, berapa sering paru-parunya menghirup debu kayu. Karena itu pembuktiannya bertumpu pada catatan, dan catatan itu ada di tangan perusahaan.
Artikel ini membahas empat hal yang paling menentukan bagi usaha berisi 10 sampai 100 orang: daftar jenis penyakit yang diakui aturan, cara membuktikan hubungannya dengan pekerjaan, hak pekerja yang terkena, dan kewajiban pemeriksaan kesehatan berkala yang sudah wajib sejak 1970 tetapi paling sering dilewat.
Beda penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja
Dua istilah ini sering ditulis berdampingan di dokumen BPJS Ketenagakerjaan, sehingga banyak yang mengira keduanya diperlakukan sama. Tidak. Keduanya memang sama-sama ditanggung program Jaminan Kecelakaan Kerja, tetapi cara munculnya, cara membuktikannya, dan batas waktunya berbeda.
Kecelakaan kerja bersifat mendadak. Ada peristiwa tunggal yang bisa ditunjuk: tangan terjepit mesin, terpeleset di lantai basah, tabrakan dalam perjalanan dinas. Bukti awalnya kronologi dan kondisi fisik yang langsung terlihat. Penyakit akibat kerja bersifat menahun. Tidak ada peristiwa tunggal, yang ada akumulasi pajanan. Seorang penjahit yang jarinya mati rasa setelah tujuh tahun tidak bisa menunjuk hari kejadian, karena memang tidak ada hari kejadian.
Konsekuensinya praktis. Untuk kecelakaan, laporan tahap I dikirim paling lama 2 kali 24 jam sejak kejadian. Untuk penyakit akibat kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (2) memberi patokan berbeda, yaitu 2 kali 24 jam sejak didiagnosis penyakit akibat kerja. Jamnya mulai berdetak dari diagnosis dokter, bukan dari kejadian, karena kejadiannya memang tidak pernah ada.
| Aspek | Kecelakaan kerja | Penyakit akibat kerja |
|---|---|---|
| Cara muncul | Mendadak, satu peristiwa yang bisa ditunjuk tanggal dan jamnya | Menahun, akumulasi pajanan berulang selama bulanan sampai tahunan |
| Bukti awal | Kronologi kejadian, saksi, kondisi fisik yang langsung terlihat | Riwayat pajanan, catatan penempatan dan shift, hasil pemeriksaan kesehatan |
| Penentu jenis | Peristiwa yang berhubungan dengan hubungan kerja | Lampiran Perpres 7/2019, atau pembuktian ilmiah untuk yang belum tercantum |
| Mulai hitung laporan tahap I | Sejak kecelakaan kerja terjadi | Sejak didiagnosis penyakit akibat kerja |
| Setelah hubungan kerja berakhir | Tidak relevan, peristiwanya terjadi saat masih bekerja | Masih berhak, asal penyakit timbul paling lama 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir |
Kecelakaan kerja diukur dari peristiwa, penyakit akibat kerja diukur dari paparan. Kalau Anda hanya menyiapkan prosedur untuk yang pertama, Anda menyiapkan setengah kewajiban.
Pendapat kami di Absenia, kekeliruan paling mahal bukan pada saat klaim, melainkan bertahun sebelumnya. Perusahaan yang tidak pernah mencatat siapa ditempatkan di area mana, dan berapa lama, akan kehilangan satu-satunya bahan yang bisa membela pekerjanya sekaligus membela dirinya sendiri saat penetapan status dipersoalkan.
Dasar hukum dan definisi resminya
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 ditetapkan 25 Januari 2019 dan berstatus berlaku. Ia lahir untuk melaksanakan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, yang memerintahkan agar jenis penyakit akibat kerja ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 6 Perpres ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
Ini penting karena banyak materi pelatihan lama masih memakai istilah Keppres 22/1993. Kalau dokumen internal Anda masih merujuk aturan itu, dokumen tersebut sudah usang. Rujukan yang benar sekarang adalah Perpres 7/2019 beserta Lampirannya.
Di lapisan yang lebih tua, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah menyebut penyakit akibat kerja secara eksplisit. Pasal 3 ayat (1) huruf h mewajibkan ditetapkannya syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Jadi mencegah, bukan sekadar mengganti rugi setelah terjadi.
Di lapisan ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1) huruf a menyatakan setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, dan Pasal 87 ayat (1) mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kami menelusuri daftar pasal yang diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Pasal 86 maupun Pasal 87 tidak termasuk yang diubah atau dihapus, sehingga keduanya masih berbunyi seperti aslinya. Penjabaran sistemnya bisa Anda baca di panduan SMK3, sedangkan gambaran umum kewajiban K3 ada di panduan K3 untuk perusahaan kecil.
Pendapat kami di Absenia, urutan membacanya sebaiknya dibalik dari kebiasaan. Mulai dari Perpres 7/2019 karena di situlah daftar penyakitnya, baru naik ke PP 44/2015 untuk mekanisme jaminannya, lalu ke UU 1/1970 untuk kewajiban pencegahannya. Dibaca dari atas, aturan ini terasa abstrak. Dibaca dari daftar penyakit, semuanya langsung menempel ke pekerjaan nyata.
Empat kelompok jenis penyakit yang diakui aturan
Pasal 2 ayat (3) Perpres 7/2019 membagi penyakit akibat kerja menjadi empat jenis, dan rinciannya ada di Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan itu. Empat jenis tersebut adalah penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, penyakit berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan penyakit spesifik lainnya.
| Kelompok | Isi menurut Lampiran | Contoh yang dekat dengan usaha kecil |
|---|---|---|
| I. Pajanan faktor dari aktivitas pekerjaan | Faktor kimia (39 butir), faktor fisika (7 butir), faktor biologi dan penyakit infeksi atau parasit (9 butir) | Penyakit karena pelarut organik pada bengkel cat, kerusakan pendengaran karena kebisingan, penyakit karena lateks, tuberkulosis dan virus hepatitis |
| II. Sistem target organ | Saluran pernapasan (12 butir), kulit (3 butir), gangguan otot dan kerangka (8 butir), gangguan mental dan perilaku (2 butir) | Asma karena zat sensitisasi di proses kerja, dermatosis kontak iritan pada pencuci, carpal tunnel syndrome pada pekerjaan repetitif, gangguan stres pasca trauma |
| III. Kanker akibat kerja | Kanker yang disebabkan 21 kelompok zat yang disebut satu per satu | Kanker terkait asbestos, benzene, debu kayu, persenyawaan nikel, virus Hepatitis B dan C |
| IV. Penyakit spesifik lainnya | Penyakit karena pekerjaan atau proses kerja yang hubungannya dibuktikan secara ilmiah | Contoh yang disebut aturan yaitu nystagmus pada penambang |
Perhatikan tiga jenis di kelompok II yang paling relevan untuk usaha jasa dan ritel. Pertama, gangguan otot dan kerangka mencakup tenosynovitis kronis pada tangan dan pergelangan tangan karena gerak repetitif, epicondylitis karena pekerjaan repetitif yang mengerahkan tenaga, prepatellar bursitis karena posisi berlutut yang berkepanjangan, dan carpal tunnel syndrome karena gerak repetitif berkepanjangan, pekerjaan yang melibatkan getaran, atau posisi ekstrem pada pergelangan tangan.
Kedua, penyakit saluran pernapasan mencakup penyakit paru obstruktif kronik karena menghirup debu batu bara, debu tambang batu, debu kayu, debu gandum dan pekerjaan perkebunan, debu kandang hewan, debu tekstil, dan debu kertas. Daftar itu menyentuh mebel, konveksi, penggilingan, sampai gudang arsip. Ketiga, gangguan mental dan perilaku mencantumkan gangguan stres pasca trauma, jadi kesehatan jiwa memang sudah masuk hukum positif, bukan sekadar wacana.
Pendapat kami di Absenia, cara paling cepat memakai daftar ini adalah membacanya sambil membayangkan satu per satu posisi di perusahaan Anda. Tidak semua baris relevan. Yang relevan biasanya cuma tiga sampai lima baris, dan justru itulah yang harus jadi fokus pengendalian serta materi pemeriksaan kesehatan berkala.

Cara membuktikan hubungan penyakit dengan pekerjaan
Pertanyaan tersulit di kasus penyakit akibat kerja selalu sama: apa buktinya penyakit ini datang dari pekerjaan, bukan dari kebiasaan pribadi. Aturan menjawabnya berlapis.
Lapis pertama, diagnosis. Perpres 7/2019 Pasal 3 menyebut diagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter merupakan diagnosis yang dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Jadi bukan sembarang surat sakit. Yang dipakai adalah penilaian tenaga medis dengan kompetensi kesehatan kerja.
Lapis kedua, penyakit di luar daftar. Pasal 4 mengatur bahwa kalau jenis penyakitnya belum tercantum dalam Lampiran, penyakit tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja, harus dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat, dan pembuktian itu dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Jenis baru semacam ini kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Lapis ketiga, siapa yang menanggung biaya selama status belum jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 menyisipkan Pasal 25B ke dalam PP 44/2015, yang mengatur bahwa pelayanan kesehatan untuk dugaan penyakit akibat kerja dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum status ditetapkan. Penetapan status dilakukan paling lama 30 hari sejak laporan tahap I diterima BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kemudian ditetapkan memang penyakit akibat kerja, seluruh biaya pelayanan kesehatan menjadi manfaat JKK. Kalau ditetapkan bukan, biayanya ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban kepesertaan jaminan kesehatan pekerja dibahas terpisah di panduan BPJS Kesehatan perusahaan.
Lapis keempat, kalau para pihak berbeda pendapat. PP 44/2015 Pasal 45 ayat (2) menyatakan bila terjadi perbedaan pendapat antara pekerja, pemberi kerja, dan/atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, penetapan manfaat JKK dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat. Kalau penetapan itu pun tidak diterima, ayat (3) dan ayat (4) membuka jalan meminta penetapan Menteri, dan penetapan Menteri merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan para pihak.
Ada pula hak memberitahukan yang sering tidak diketahui. PP 49/2023 menyisipkan Pasal 43A yang memberi hak kepada peserta, keluarga peserta, serikat pekerja di tempat pemberi kerja, dan fasilitas kesehatan untuk memberitahukan dugaan kecelakaan kerja atau dugaan penyakit akibat kerja kepada pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, unit Pengawas Ketenagakerjaan setempat, atau satuan kerja pemerintah yang membidangi kepegawaian. Pemberitahuan itu tidak membebaskan kewajiban pemberi kerja untuk tetap melaporkan.
Semua lapisan di atas berakhir pada satu bahan yang sama: catatan. Siapa bekerja di posisi apa, sejak kapan, dengan pola shift bagaimana, dan apa hasil pemeriksaan kesehatannya tahun lalu. Tanpa itu, pembuktian ilmiah kehilangan pijakan.
Pendapat kami di Absenia, perusahaan kecil sebaiknya berhenti memandang pencatatan sebagai beban administratif. Dalam kasus penyakit akibat kerja, catatan kehadiran dan penempatan adalah alat bukti. Fungsi pengawasan internalnya bisa ditempelkan ke forum yang sudah ada, misalnya lewat P2K3 bagi perusahaan yang wajib membentuknya.

Hak pekerja yang didiagnosis penyakit akibat kerja
Hak pertama dan yang paling khas adalah hak yang bertahan setelah hubungan kerja putus. Perpres 7/2019 Pasal 2 ayat (1) menyatakan pekerja yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir. Ayat (2) memberi batas: hak itu diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Rumusan yang sama sudah lebih dulu ada di PP 44/2015 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
Hak kedua adalah manfaat JKK itu sendiri. Setelah diubah PP 82/2019, Pasal 25 memerinci manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja, perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, rehabilitasi medik, serta santunan berupa uang. Santunan uang meliputi penggantian biaya transportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap, santunan kematian dan biaya pemakaman, biaya rehabilitasi alat bantu atau alat pengganti, penggantian gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata, sampai beasiswa pendidikan bagi anak peserta untuk paling banyak 2 orang anak. Rincian besaran tiap manfaat kami serahkan ke pembahasan JKK agar tidak ada angka yang dikutip setengah.
Hak ketiga adalah batas waktu menuntut. PP 82/2019 mengubah Pasal 26 menjadi: hak peserta dan/atau pemberi kerja untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis. Perhatikan bahwa 3 tahun dan 5 tahun mengukur hal berbeda. Yang 3 tahun mengatur kapan penyakitnya boleh muncul setelah hubungan kerja berakhir, yang 5 tahun mengatur kapan haknya kedaluwarsa terhitung dari diagnosis.
Hak keempat adalah perlindungan atas kelangsungan kerja. PP 44/2015 Pasal 52 ayat (1) menyatakan selama peserta masih dalam masa pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, pemberi kerja dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja. Ayat (2) menambahkan peserta yang mengalami cacat harus tetap dipekerjakan kembali. Pasal 49 mengatur program kembali kerja berdasarkan rekomendasi dokter penasihat agar pekerja dapat bekerja kembali. Untuk periode tidak masuk kerja karena sakit secara umum, aturan upah dan surat dokternya dibahas di panduan cuti sakit.
Biaya program ini ditanggung pemberi kerja lewat iuran JKK. PP 44/2015 Pasal 16 ayat (1) mengelompokkan iuran peserta penerima upah ke dalam 5 kelompok tingkat risiko lingkungan kerja: sangat rendah 0,24 persen, rendah 0,54 persen, sedang 0,89 persen, tinggi 1,27 persen, dan sangat tinggi 1,74 persen dari upah sebulan. Ayat (3) menegaskan iuran JKK wajib dibayar oleh pemberi kerja. Sebagai contoh ilustrasi, usaha dengan 20 karyawan berupah Rp 4.000.000 yang masuk kelompok risiko rendah membayar 0,54 persen dikali Rp 4.000.000, yaitu Rp 21.600 per karyawan per bulan, atau Rp 432.000 per bulan untuk 20 orang. Kelompok risiko tiap perusahaan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan, jadi angka di atas contoh hitungan, bukan tarif yang berlaku otomatis untuk usaha Anda.

Kewajiban pemeriksaan kesehatan berkala
Bagian ini yang paling sering dilewat, padahal umurnya paling tua. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8 ayat (1) mewajibkan pengurus memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Ayat (2) mewajibkan pengurus memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.
Aturan turunannya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, yang berstatus berlaku menurut catatan JDIH Kemnaker. Peraturan itu membagi tiga jenis pemeriksaan.
Pemeriksaan sebelum kerja diatur Pasal 2, meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru bila memungkinkan, dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Tujuannya memastikan pekerja cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan berkala diatur Pasal 3, dan ayat (2) menyebut perusahaan harus melakukannya bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Ayat (1) menegaskan tujuannya menilai kemungkinan adanya pengaruh pekerjaan seawal mungkin agar bisa dikendalikan dengan usaha pencegahan. Ayat (6) mewajibkan pengurus menindaklanjuti bila ditemukan gangguan kesehatan, termasuk memperbaiki sebabnya.
Pemeriksaan khusus diatur Pasal 5, ditujukan untuk menilai pengaruh pekerjaan tertentu, dan wajib dilakukan antara lain terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 minggu, tenaga kerja berusia di atas 40 tahun, tenaga kerja wanita, tenaga kerja cacat, tenaga kerja muda pada pekerjaan tertentu, serta tenaga kerja yang ada dugaan gangguan kesehatannya. Ayat (3) menambahkan pemeriksaan khusus juga diadakan bila terdapat keluhan di antara tenaga kerja atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja.
Untuk lingkungan kerja berpajanan bahan kimia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja mengatur pengukuran faktor kimia terhadap pekerja yang mengalami pajanan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan khusus pada spesimen tubuh tenaga kerja, lalu dibandingkan dengan Indeks Pajanan Biologi. Jadi pemeriksaannya bukan sekadar cek darah rutin, melainkan disesuaikan dengan bahan yang benar-benar ada di tempat kerja.
Kewajiban pemeriksaan kesehatan berkala tidak digantungkan pada jumlah karyawan. Usaha dengan 12 orang tetap terikat Pasal 8 ayat (2) UU 1/1970. Yang membedakan hanya cakupan pemeriksaannya, karena ia disusun mengikuti jenis pekerjaan yang ada.
Pendapat kami di Absenia, pemeriksaan berkala sebaiknya diperlakukan sebagai investasi bukti, bukan biaya kepatuhan. Hasil pemeriksaan tahun pertama adalah garis dasar. Tanpa garis dasar, tidak ada yang bisa membandingkan kondisi pendengaran atau fungsi paru seorang pekerja lima tahun kemudian, dan diskusi tentang sebab penyakit berubah jadi adu pendapat.

Langkah praktis untuk UMKM 10 sampai 100 karyawan
Anda tidak perlu departemen K3 untuk memulai. Tujuh langkah berikut bisa dijalankan pemilik usaha atau satu orang HR dalam beberapa minggu.
Pertama, daftar posisi dan pajanannya. Tulis setiap posisi, lalu satu kolom berisi apa yang dihirup, disentuh, didengar, dan diulang tubuhnya setiap hari. Kedua, cocokkan daftar itu dengan Lampiran Perpres 7/2019 dan tandai baris yang relevan. Biasanya hanya tiga sampai lima baris, dan itu jadi peta risiko Anda.
Ketiga, jalankan kewajiban penjelasan bahaya. UU 1/1970 Pasal 9 ayat (1) mewajibkan pengurus menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi dan bahaya di tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan, alat perlindungan diri, serta cara dan sikap yang aman dalam bekerja. Ayat (2) menegaskan pekerja baru hanya boleh dipekerjakan setelah pengurus yakin ia memahami syarat tersebut.
Keempat, jadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala sekurang-kurangnya setahun sekali dan simpan hasilnya sebagai arsip tetap. Kelima, rapikan pencatatan kehadiran, penempatan, dan shift agar riwayat pajanan bisa direkonstruksi kapan saja. Keenam, siapkan alur pelaporan: begitu ada diagnosis penyakit akibat kerja, laporan tahap I dikirim ke BPJS Ketenagakerjaan dan instansi ketenagakerjaan setempat paling lama 2 kali 24 jam sejak diagnosis. Ketujuh, tetapkan siapa penanggung jawabnya secara tertulis, supaya kewajiban ini tidak menguap saat orangnya cuti.
Di langkah kelima itulah Absenia membantu. Yang sudah berjalan di Absenia hari ini adalah absensi selfie dengan verifikasi GPS, cuti dan izin beserta approval, atur shift, data karyawan, rekap kehadiran, dan laporan yang bisa diekspor. Dari data itu Anda bisa melihat siapa yang paling sering masuk shift malam, siapa yang izin sakit berulang dengan pola serupa, dan berapa lama seseorang bertahan di satu penempatan. Modul payroll, slip gaji, PPh 21, dan BPJS masih dalam pengembangan, jadi perhitungan iuran tetap Anda kerjakan di luar aplikasi untuk saat ini.
Paket Gratis Rp 0 berlaku selamanya untuk tim di bawah 10 karyawan. Paket Absensi Rp 9.000 per karyawan per bulan, dan paket Lengkap Rp 19.000 per karyawan per bulan untuk payroll yang segera hadir. Tidak ada biaya implementasi dan tidak perlu kartu kredit. Sebagai contoh ilustrasi, tim 20 orang di paket Absensi membayar 20 dikali Rp 9.000, yaitu Rp 180.000 per bulan. Rincian paket ada di halaman harga, daftar kemampuannya di halaman fitur, dan Anda bisa mencoba sendiri lewat halaman daftar.
Pendapat kami di Absenia, urutan yang paling realistis untuk usaha kecil adalah pencatatan dulu, pemeriksaan kesehatan berkala berikutnya, baru sistem manajemen yang lebih formal. Bukan karena yang formal tidak penting, tetapi karena tanpa catatan yang rapi, sistem apa pun yang Anda pasang di atasnya akan kekurangan bahan.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Apa itu penyakit akibat kerja dan apa bedanya dengan kecelakaan kerja?
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Penyakit Akibat Kerja sebagai penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. Bedanya dengan kecelakaan kerja ada pada cara munculnya. Kecelakaan kerja terjadi mendadak dalam satu kejadian yang bisa ditunjuk tanggal dan jamnya, sedangkan penyakit akibat kerja bersifat menahun karena paparan yang berulang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena itu pembuktiannya berbeda: kecelakaan dibuktikan dengan kronologi kejadian, sedangkan penyakit akibat kerja dibuktikan dengan riwayat pajanan di tempat kerja plus diagnosis dokter yang berkompeten di bidang kesehatan kerja.
Apa saja jenis penyakit akibat kerja yang diakui pemerintah?
Lampiran Perpres 7/2019 membagi jenis penyakit akibat kerja menjadi empat kelompok. Kelompok I adalah penyakit karena pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, yaitu faktor kimia, faktor fisika, dan faktor biologi. Kelompok II adalah penyakit berdasarkan sistem target organ, meliputi saluran pernapasan, kulit, gangguan otot dan kerangka, serta gangguan mental dan perilaku. Kelompok III adalah kanker akibat kerja. Kelompok IV adalah penyakit spesifik lainnya, dengan contoh yang disebut aturan yaitu nystagmus pada penambang. Contoh yang dekat dengan usaha kecil antara lain kerusakan pendengaran karena kebisingan, carpal tunnel syndrome, dermatosis kontak iritan, dan asma karena zat sensitisasi di proses kerja.
Bagaimana cara membuktikan bahwa penyakit itu disebabkan pekerjaan?
Ada dua jalur. Kalau penyakitnya sudah tercantum di Lampiran Perpres 7/2019, diagnosis dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai Pasal 3. Kalau belum tercantum, Pasal 4 mensyaratkan penyakit itu punya hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja dan harus dibuktikan secara ilmiah dengan metode yang tepat oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Di sinilah catatan perusahaan menjadi penentu, karena riwayat penempatan, jam kerja, shift, dan hasil pemeriksaan kesehatan berkala adalah bahan yang dipakai untuk menunjukkan pajanan itu nyata.
Apakah pekerja yang sudah berhenti bekerja masih bisa mendapat manfaat JKK?
Bisa. Perpres 7/2019 Pasal 2 ayat (1) menyatakan pekerja yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir. Ayat (2) memberi batasnya, yaitu hak itu diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Ketentuan yang sama sudah lebih dulu ada di PP 44/2015 Pasal 48. Jadi mantan karyawan yang penyakitnya baru terbaca dua tahun setelah keluar masih punya pintu, sepanjang pajanannya bisa ditelusuri.
Berapa lama waktu untuk mengajukan klaim penyakit akibat kerja?
PP 82/2019 mengubah Pasal 26 PP 44/2015 menjadi: hak peserta dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis. Perhatikan bahwa ini penghitungan waktu yang berbeda dari batas 3 tahun setelah hubungan kerja berakhir. Yang satu mengatur kapan penyakitnya boleh muncul, yang satu lagi mengatur kapan haknya kedaluwarsa. Karena itu tanggal diagnosis wajib dicatat rapi sejak hari pertama.
Apakah perusahaan kecil tetap wajib mengadakan pemeriksaan kesehatan berkala?
Ya. UU 1/1970 Pasal 8 ayat (2) mewajibkan pengurus memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Aturan turunannya, Permenakertrans Nomor PER-02/MEN/1980 Pasal 3 ayat (2), menyebut pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kewajiban ini tidak digantungkan pada jumlah karyawan, jadi usaha dengan 12 orang pun terikat. Pasal 3 ayat (6) menambahkan, kalau ditemukan gangguan kesehatan pada pemeriksaan berkala, pengurus wajib menindaklanjuti untuk memperbaiki kelainan itu beserta sebabnya.
Apa saja jenis pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang wajib?
Permenakertrans Nomor PER-02/MEN/1980 membagi tiga jenis. Pemeriksaan sebelum kerja memastikan pekerja cocok untuk pekerjaannya. Pemeriksaan berkala dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menangkap pengaruh pekerjaan seawal mungkin, dan temuan gangguan kesehatan wajib ditindaklanjuti. Pemeriksaan khusus wajib antara lain bagi pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit dengan perawatan lebih dari 2 minggu, berusia di atas 40 tahun, atau ada dugaan gangguan kesehatannya.
Siapa yang menanggung biaya pengobatan selama status penyakit akibat kerja belum ditetapkan?
Pasal 25B yang disisipkan PP Nomor 49 Tahun 2023 ke dalam PP Nomor 44 Tahun 2015 mengatur bahwa pelayanan kesehatan untuk dugaan penyakit akibat kerja dijamin lebih dulu oleh BPJS Ketenagakerjaan. Statusnya ditetapkan paling lama 30 hari sejak laporan tahap I diterima. Kalau ditetapkan sebagai penyakit akibat kerja, seluruh biayanya menjadi manfaat JKK, dan kalau ditetapkan bukan, biayanya ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (definisi Pasal 1, hak dan batas 3 tahun Pasal 2, diagnosis Pasal 3, pembuktian ilmiah Pasal 4, pencatatan Pasal 5, pencabutan Keppres 22/1993 Pasal 6, jenis penyakit di Lampiran)
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (iuran Pasal 16, pelaporan Pasal 43, beda pendapat Pasal 45, penyakit akibat kerja Pasal 48, larangan PHK saat pengobatan Pasal 52)
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 44/2015 (manfaat JKK Pasal 25, daluwarsa 5 tahun Pasal 26)
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP 44/2015 (penjaminan dugaan penyakit akibat kerja Pasal 25B, hak memberitahukan dugaan Pasal 43A)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (syarat mencegah penyakit akibat kerja Pasal 3, pemeriksaan kesehatan Pasal 8, penjelasan bahaya ke pekerja baru Pasal 9, kewajiban lapor Pasal 11)
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, status Berlaku menurut JDIH Kemnaker (pemeriksaan sebelum kerja Pasal 2, berkala Pasal 3, khusus Pasal 5)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (nilai ambang batas dan pemeriksaan kesehatan khusus atas spesimen tubuh)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (hak atas keselamatan dan kesehatan kerja Pasal 86, kewajiban sistem manajemen K3 Pasal 87)
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja, aturan lama yang dicabut oleh Perpres 7/2019


