Performance Improvement Plan (PIP): Panduan Lengkap untuk UMKM
Performance improvement plan adalah rencana tertulis berjangka waktu untuk memperbaiki kinerja karyawan di bawah standar. Pelajari unsur wajibnya, bedanya dengan surat peringatan, contoh formatnya, dan batas hukumnya di Indonesia.

Performance improvement plan atau PIP adalah rencana tertulis dan berjangka waktu yang dibuat perusahaan bersama seorang karyawan untuk memperbaiki kinerja yang berada di bawah standar, sebelum perusahaan mengambil langkah yang lebih keras. Kata kuncinya ada dua: tertulis dan berjangka. Tertulis, supaya tidak ada versi berbeda soal apa yang sebenarnya diminta. Berjangka, supaya ada titik akhir yang disepakati, bukan pengawasan tanpa ujung. Panduan ini membedah kapan PIP tepat dipakai, kapan justru salah alat, unsur apa saja yang membuat sebuah PIP adil, contoh format yang bisa Anda salin, cara menjalankan pertemuan tinjauannya, dan yang paling sering dilewatkan oleh perusahaan kecil di Indonesia: batas antara mana yang murni praktik perusahaan dan mana yang sudah masuk wilayah hukum.
Apa itu performance improvement plan
PIP muncul dari kebutuhan yang jujur saja tidak nyaman. Ada karyawan yang tidak melanggar aturan apa pun, datang tepat waktu, sopan pada rekan kerja, tetapi hasil kerjanya konsisten di bawah yang dibutuhkan. Menegur dia dengan surat peringatan tidak tepat karena tidak ada aturan yang dilanggar. Membiarkannya juga tidak adil bagi rekan setim yang menanggung kekurangannya. PIP adalah jalan tengahnya: sebuah kesepakatan tertulis bahwa selama periode tertentu, kinerja itu akan diperbaiki dengan bantuan yang disepakati.
Isi minimalnya selalu sama di mana pun Anda menemukannya. Pertama, jarak kinerja yang spesifik, yaitu perbandingan antara yang diharapkan dan yang terjadi. Kedua, sasaran terukur yang harus dicapai. Ketiga, tenggat waktu. Keempat, dukungan yang disediakan perusahaan. Kelima, jadwal pertemuan tinjauan. Keenam, konsekuensi yang akan berlaku kalau sasaran tidak tercapai. Sebuah dokumen yang hanya memuat keluhan dan tenggat, tanpa dukungan dan tanpa sasaran yang bisa dihitung, bukan PIP. Itu hanya peringatan yang menyamar.
Yang membedakan PIP dari umpan balik biasa adalah statusnya sebagai catatan resmi. Percakapan di ruang rapat menguap dalam seminggu. Dokumen yang ditandatangani dua pihak tidak. Efek samping ini pedang bermata dua. Di satu sisi ia melindungi karyawan dari standar yang berubah diam-diam. Di sisi lain ia bisa dipakai perusahaan untuk menumpuk bukti menuju perpisahan yang sudah direncanakan. Niat pembuatnya menentukan mana yang terjadi.
Pendapat kami di Absenia, PIP paling sehat dilihat sebagai kontrak dua arah, bukan daftar tuntutan sepihak. Kalau perusahaan meminta karyawan mencapai sesuatu dalam 60 hari, perusahaan juga berjanji menyediakan sesuatu dalam 60 hari itu. Kalau kolom kewajiban hanya terisi di sisi karyawan dan kosong di sisi perusahaan, dokumen itu tidak akan pernah terasa adil, dan orang yang menandatanganinya tahu persis apa yang sedang terjadi.
PIP adalah rencana tertulis berjangka waktu untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Enam unsurnya: jarak kinerja, sasaran terukur, tenggat, dukungan perusahaan, jadwal tinjauan, dan konsekuensi. Kalau dukungan perusahaan tidak ada di dalam dokumen, yang Anda buat bukan PIP.
Beda PIP dan surat peringatan karyawan
Ini pembedaan paling penting di seluruh artikel ini, dan paling sering dikacaukan di perusahaan kecil. PIP adalah alat perbaikan. Surat peringatan adalah tindakan disipliner formal dengan akibat hukum. Keduanya menjawab masalah yang berbeda dan tidak boleh ditukar-tukar.
Surat peringatan lahir dari pelanggaran aturan. Ada ketentuan tertulis di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan karyawan melanggarnya. Karena akibatnya melekat pada rangkaian hukum yang sudah diatur, urutan dan masa berlakunya tidak bisa dikarang sendiri. Kami bahas lebih rinci di panduan surat peringatan karyawan dan disiplin kerja.
PIP lahir dari jarak hasil. Tidak ada aturan yang dilanggar. Yang terjadi adalah pekerjaan tidak sampai pada standar yang dibutuhkan peran itu. Karena tidak ada pelanggaran, tidak ada dasar untuk menghukum. Yang masuk akal adalah membantu memperbaiki, dan menetapkan batas waktu agar bantuan itu tidak berlangsung selamanya.
| Aspek | Performance improvement plan | Surat peringatan |
|---|---|---|
| Pemicu | Hasil kerja di bawah standar peran | Pelanggaran aturan tertulis perusahaan |
| Sifat | Alat perbaikan, kesepakatan dua arah | Tindakan disipliner sepihak dari perusahaan |
| Status hukum | Praktik manajemen, tidak diatur undang-undang | Dirujuk aturan sebagai dasar alasan PHK tertentu |
| Isi wajib | Sasaran, tenggat, dukungan, konsekuensi | Pelanggaran, pasal yang dilanggar, masa berlaku |
| Peran perusahaan | Ikut menanggung kewajiban dukungan | Menilai dan memberi sanksi |
| Kalau diabaikan | Perusahaan menimbang langkah berikutnya | Masuk rangkaian peringatan berikutnya |
Kesalahan yang paling sering kami temui adalah menggabungkan keduanya dalam satu surat. Judulnya PIP, tetapi kalimatnya berisi ancaman sanksi dan menyebut pasal peraturan perusahaan. Dokumen semacam itu gagal di kedua sisi. Sebagai alat perbaikan ia terasa seperti hukuman, sehingga karyawan berhenti berusaha dan mulai mencari pekerjaan baru. Sebagai dokumen disipliner ia lemah, karena tidak menyebut pelanggaran konkret dan tidak mengikuti urutan yang diatur. Pilih satu, dan pastikan judul dokumennya jujur menggambarkan isinya.
Posisi PIP dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia
Bagian ini perlu kami tulis lugas karena banyak salah kaprah beredar. Performance improvement plan bukan istilah dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Frasa itu tidak muncul di UU Nomor 13 Tahun 2003, tidak muncul di UU Nomor 6 Tahun 2023, dan tidak muncul di PP Nomor 35 Tahun 2021. PIP adalah praktik manajemen yang diserap dari dunia korporat multinasional. Tidak ada satu pun ketentuan yang menyebut PIP sebagai syarat sah pemutusan hubungan kerja, dan siapa pun yang mengatakan sebaliknya perlu diminta menunjukkan pasalnya.
Yang diatur hukum adalah hal lain: daftar alasan pemutusan hubungan kerja beserta prosedurnya. PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 36 memuat lima belas alasan pemutusan hubungan kerja dari huruf a sampai huruf o, dan daftar yang sama disisipkan ke UU Ketenagakerjaan sebagai Pasal 154A lewat UU Nomor 6 Tahun 2023. Perhatikan baik-baik: kinerja di bawah target tidak ada di daftar itu sebagai alasan yang berdiri sendiri. Yang paling dekat adalah huruf k, yaitu pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam ketiga dokumen tersebut.
Artinya jalur hukumnya bukan lewat PIP, melainkan lewat aturan tertulis Anda sendiri. Kalau standar kinerja tidak pernah dituangkan ke dalam peraturan perusahaan atau kontrak kerja, tidak ada ketentuan yang bisa dilanggar, dan pintu huruf k itu tertutup. Perlu dicatat pula, membuat peraturan perusahaan bukan pilihan bebas: UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 108 ayat (1) mewajibkannya bagi pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang, dan pasal itu masih dirujuk sebagai pelanggaran berpidana denda di Pasal 188 hasil perubahan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Satu catatan sejarah yang penting supaya Anda tidak mengutip aturan usang. UU Nomor 13 Tahun 2003 dulu punya Pasal 161 yang mengatur pemutusan hubungan kerja setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Pasal itu sudah dihapus oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. Isinya tidak hilang, tetapi berpindah dan berubah, dan besaran kompensasinya kini mengikuti PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (1), yaitu uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Rinciannya kami uraikan di cara menghitung pesangon PHK.
Prosedurnya juga tidak longgar. PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (1) menyatakan pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, dan ayat (3) mengharuskan surat pemberitahuan disampaikan paling lama 14 hari kerja sebelumnya. Kalau pekerja menolak, Pasal 39 memberi dia waktu 7 hari kerja untuk membuat surat penolakan, lalu penyelesaiannya lewat perundingan bipartit, dan kalau buntu naik ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Praktik perusahaan: menyusun PIP, menentukan panjang periodenya, memilih bentuk dukungan, dan merancang formulirnya. Diatur hukum: daftar alasan pemutusan hubungan kerja, urutan dan masa berlaku surat peringatan, tenggat pemberitahuan, jalur perundingan, dan besaran kompensasi. Absenia adalah aplikasi absensi dan HR, bukan konsultan hukum. Untuk kasus nyata yang menyangkut hubungan kerja seseorang, mintalah pendapat ahli hubungan industrial atau kuasa hukum sebelum mengambil keputusan.

Kapan PIP tepat dipakai dan kapan salah alat
PIP bekerja pada kondisi yang cukup sempit. Ia tepat ketika perannya jelas, standarnya sudah pernah disampaikan, hasilnya bisa diukur, atasannya punya data, dan orangnya masih mau berusaha. Kalau kelima syarat itu terpenuhi, PIP sering benar-benar berhasil, karena yang kurang selama ini hanyalah kejelasan dan perhatian yang terstruktur.
Sebaliknya, ada beberapa keadaan yang membuat PIP menjadi alat yang salah:
- Uraian tugasnya sendiri kabur. Kalau orangnya tidak pernah tahu persis apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang perlu diperbaiki adalah uraian jabatan, bukan orangnya.
- Targetnya tidak pernah disampaikan sebelum dinilai. Menghukum orang atas standar yang baru diberitahukan hari ini adalah cara tercepat kehilangan kepercayaan seluruh tim.
- Masalahnya pelanggaran, bukan kinerja. Sering terlambat tanpa alasan, mangkir, atau melanggar tata tertib adalah wilayah disiplin, dan alat yang sah untuk itu adalah surat peringatan sesuai aturan tertulis Anda.
- Penyebabnya sistem, bukan orang. Alat kerja rusak, tim kekurangan orang, beban dua peran ditumpuk ke satu kepala. PIP tidak akan memperbaiki apa pun di sini, hanya memindahkan kesalahan perusahaan ke pundak karyawan.
- Ada masalah kesehatan atau krisis pribadi yang sedang berjalan. Yang dibutuhkan lebih dulu adalah percakapan manusia dan mungkin penyesuaian sementara.
- Keputusan memberhentikan sudah diambil diam-diam. Ini yang paling merusak, dan akan kami bahas terpisah.
Soal poin terakhir kami ingin tegas. PIP yang dijalankan tanpa dukungan nyata, dengan target yang memang tidak mungkin dicapai, dan dengan keputusan yang sebenarnya sudah bulat sejak awal, hanyalah formalitas menuju perpisahan. Secara moral itu tidak jujur, karena Anda meminta seseorang berjuang untuk hasil yang sudah Anda tetapkan. Secara hukum itu juga tidak aman, karena kalau perkaranya sampai ke perundingan atau lembaga penyelesaian perselisihan, dokumen yang Anda bangga-banggakan justru menjadi bukti bahwa perusahaan tidak memberi kesempatan yang sungguh-sungguh. Ingat lagi bahwa Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 justru mewajibkan semua pihak mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi.

Unsur wajib sebuah PIP yang adil
Kalau Anda hanya membaca satu bagian dari artikel ini, jadikan bagian ini. Enam unsur berikut yang memisahkan PIP yang benar-benar membantu dari dokumen yang hanya menumpuk bukti. Tabel di bawah bisa Anda pakai sebagai daftar periksa sebelum dokumen ditandatangani.
| Unsur | Yang harus ada | Tanda unsurnya gagal |
|---|---|---|
| Jarak kinerja | Perbandingan angka atau fakta antara yang diharapkan dan yang terjadi, dengan periode datanya | Kalimat sifat seperti kurang inisiatif atau kurang teliti tanpa contoh |
| Sasaran terukur | Angka, tenggat per sasaran, dan cara mengukurnya disebut di dokumen | Sasaran berbunyi meningkatkan kinerja secara umum |
| Tenggat waktu | Tanggal mulai dan tanggal akhir, panjangnya sesuai siklus pekerjaan | Periode lebih pendek dari satu siklus hasil pekerjaan itu |
| Dukungan perusahaan | Pelatihan, pendampingan, alat kerja, atau pengurangan beban, lengkap dengan penanggung jawab | Kolomnya kosong atau berisi kalimat atasan akan membantu |
| Jadwal tinjauan | Tanggal pertemuan berkala yang sudah ditetapkan sejak awal | Hanya ada satu pertemuan, yaitu di akhir periode |
| Konsekuensi | Apa yang terjadi kalau tercapai dan kalau tidak, ditulis apa adanya | Ancaman kabur, atau konsekuensi yang tidak sesuai aturan tertulis perusahaan |
Kolom dukungan perusahaan adalah yang paling sering kosong, dan sekaligus yang paling menentukan. Ia mengubah dokumen dari daftar tuntutan menjadi kesepakatan. Dukungan tidak harus mahal. Sesi pendampingan 30 menit setiap Jumat, akses ke rekaman pelatihan internal, pengurangan satu tanggung jawab sampingan selama periode berjalan, atau menugaskan rekan senior sebagai pendamping sudah cukup nyata. UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) bahkan menempatkan peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan kerja sebagai tanggung jawab pengusaha, jadi ini bukan kemurahan hati, ini bagian dari peran Anda.
Untuk sasaran terukur, pastikan angkanya berasal dari sumber yang tidak bisa diperdebatkan. Kalau menyangkut hasil kerja, ambil dari sistem yang sudah dipakai tim. Kalau menyangkut kehadiran, ambil dari rekap absensi, bukan dari kesan atasan. Cara menyusun indikator yang tidak menjebak kami bahas terpisah di contoh KPI karyawan dan penilaian kinerja karyawan.
Contoh format PIP yang bisa Anda salin
Berikut kerangka yang bisa Anda salin ke dokumen perusahaan. Sengaja dibuat pendek. Dokumen yang bagus muat dalam dua halaman, karena semakin panjang semakin besar peluang isinya berubah menjadi keluhan.
Bagian 1, identitas. Nama karyawan, jabatan, unit kerja, nama atasan langsung, nama pendamping dari HR, tanggal mulai periode, tanggal berakhir periode.
Bagian 2, latar belakang. Dua sampai empat kalimat yang menyebutkan periode penilaian dan fakta yang menjadi dasar. Contoh: pada periode Januari sampai Maret 2026, laporan penagihan yang menjadi tanggung jawab Saudara terlambat pada 14 dari 22 hari kerja per bulan, dengan rata-rata keterlambatan 2 hari dari tenggat internal.
Bagian 3, sasaran dan dukungan. Bagian ini paling baik disajikan sebagai tabel supaya tidak ada yang bisa ditafsirkan berbeda di kemudian hari.
| Sasaran | Ukuran keberhasilan | Tenggat | Dukungan perusahaan |
|---|---|---|---|
| Laporan penagihan tepat waktu | Minimal 20 dari 22 hari kerja terkirim sebelum pukul 16.00 | 30 hari pertama | Pendampingan 30 menit tiap Jumat oleh Kepala Keuangan |
| Akurasi data tagihan | Maksimal 2 koreksi per bulan dari tim audit internal | 60 hari | Akses pelatihan internal modul penagihan, 4 sesi |
| Kehadiran sesuai jadwal shift | Tidak ada keterlambatan di luar toleransi yang tercatat di sistem absensi | 60 hari | Penyesuaian shift pagi selama periode berjalan |
Bagian 4, jadwal tinjauan. Sebutkan tanggalnya sekarang, bukan nanti. Contoh: tinjauan pertama 15 April 2026, tinjauan kedua 15 Mei 2026, tinjauan penutup 14 Juni 2026. Sebutkan juga siapa yang hadir.
Bagian 5, konsekuensi. Tulis apa adanya untuk dua kemungkinan. Kalau seluruh sasaran tercapai, PIP dinyatakan selesai dan dicatat tertulis. Kalau tidak tercapai, perusahaan akan menimbang langkah lanjutan sesuai peraturan perusahaan dan ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemindahan peran atau pembicaraan mengenai kelanjutan hubungan kerja. Jangan menulis kalimat yang menjanjikan sanksi tertentu secara otomatis, karena sanksi punya jalurnya sendiri yang tidak ditentukan oleh dokumen ini.
Bagian 6, tanda tangan. Karyawan, atasan langsung, dan wakil HR. Sediakan kolom catatan bagi karyawan untuk menuliskan tanggapannya. Kalau karyawan menolak menandatangani, catat penolakan itu beserta tanggalnya dan tetap serahkan salinannya. Menolak tanda tangan bukan pelanggaran, dan memaksanya justru melemahkan posisi Anda.
Cara menjalankan pertemuan tinjauan
Dokumen yang baik bisa gagal total di ruang pertemuan. Ada tiga jenis pertemuan sepanjang periode PIP, dan ketiganya punya tujuan berbeda.
Pertemuan pembuka. Ini bukan pembacaan vonis. Sampaikan fakta dan angkanya lebih dulu, lalu diam dan dengarkan. Sering kali di menit-menit inilah Anda menemukan bahwa penyebabnya adalah hal yang tidak pernah dilaporkan ke atas: sistem yang lambat, permintaan mendadak dari unit lain, atau pekerjaan tambahan yang tidak pernah tercatat. Kalau itu yang muncul, ubah dokumennya sebelum ditandatangani. PIP yang isinya salah sejak awal tidak akan diselamatkan oleh pelaksanaan yang rapi. Tutup pertemuan dengan memastikan karyawan bisa mengulangi dengan kalimatnya sendiri apa yang harus dicapai.
Pertemuan berkala. Cukup 20 sampai 30 menit, dan lebih baik sering daripada panjang. Urutannya sederhana: buka data terbaru, bandingkan dengan sasaran, tanyakan apa yang menghambat, cek apakah dukungan yang dijanjikan benar-benar sampai, lalu sepakati satu langkah konkret sampai pertemuan berikutnya. Catat hasilnya dalam beberapa baris dan kirimkan salinannya ke karyawan pada hari yang sama. Catatan yang dikirim ke orangnya jauh lebih kuat daripada catatan yang hanya disimpan HR, karena membuktikan tidak ada versi tersembunyi.
Pertemuan penutup. Bandingkan sasaran satu per satu dengan hasilnya, tanpa menambah kriteria baru. Menambahkan syarat di akhir periode adalah pelanggaran kepercayaan yang paling sering membuat perkara berbalik melawan perusahaan. Nyatakan kesimpulannya di pertemuan itu juga, jangan digantung berminggu-minggu.
Beberapa hal yang perlu dihindari sepanjang periode: membicarakan status PIP seseorang di depan rekan setim, meminta atasan yang sedang berkonflik pribadi dengan karyawan untuk menjadi satu-satunya penilai, dan mengubah angka sasaran di tengah jalan tanpa kesepakatan tertulis. Pendapat kami di Absenia, kalau selama periode berjalan perusahaan sendiri gagal memenuhi dukungan yang dijanjikan, kejujuran menuntut Anda memperpanjang periodenya. Menuntut kepatuhan penuh dari satu pihak sambil melanggar janji dari pihak lain bukan penilaian kinerja, itu hanya kekuasaan.

Kalau target tercapai dan kalau tidak
Dua kemungkinan ini harus sudah tertulis sejak hari pertama, tetapi cara menjalankannya sama pentingnya dengan cara menuliskannya.
Kalau tercapai. Tutup secara resmi dengan surat pendek yang menyatakan PIP selesai dan sasaran terpenuhi, lalu simpan di berkas karyawan. Langkah ini sering dilewatkan dan akibatnya buruk: karyawan merasa masih diawasi tanpa batas waktu, dan produktivitasnya justru turun karena cemas. Sampaikan juga secara lisan bahwa statusnya kembali normal. Kalau pencapaiannya bersinggungan dengan penyesuaian upah atau bonus, jangan menjanjikan apa pun yang belum Anda pastikan. Sebagai tindak lanjut, jadwalkan satu pertemuan santai sekitar tiga bulan sesudahnya untuk memastikan perbaikannya bertahan.
Kalau tidak tercapai. Tahan dorongan untuk langsung melompat ke keputusan akhir. Periksa dulu tiga hal dengan jujur: apakah dukungan yang dijanjikan benar-benar diberikan, apakah sasarannya masih masuk akal setelah melihat kenyataan di lapangan, dan apakah ada perubahan keadaan di luar kendali karyawan. Kalau jawabannya menunjukkan perusahaan ikut andil, perpanjangan sekali dengan alasan tertulis adalah langkah yang wajar.
Kalau proses sudah berjalan adil dan hasilnya tetap tidak memadai, pilihannya biasanya tiga. Pertama, pemindahan ke peran yang lebih cocok, yang sering kali merupakan jalan terbaik untuk orang yang loyal tetapi salah tempat. Kedua, pembicaraan terbuka mengenai kelanjutan hubungan kerja, termasuk kemungkinan pengunduran diri yang disepakati bersama dengan tenggat pemberitahuan sebagaimana lazim diatur dalam kontrak; hal ini kami bahas di one month notice. Ketiga, kalau memang ada pelanggaran aturan tertulis yang nyata, jalur disipliner yang sah beserta rangkaian surat peringatan sesuai peraturan perusahaan Anda.
Di sini kami ulangi peringatan yang paling penting. Gagal mencapai target PIP bukan alasan pemutusan hubungan kerja yang berdiri sendiri menurut daftar di PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 36 maupun Pasal 154A UU Ketenagakerjaan hasil perubahan UU Nomor 6 Tahun 2023. Kalau langkah yang Anda tuju adalah pemutusan hubungan kerja, dasar hukum, prosedur pemberitahuan, jalur perundingan, dan besaran kompensasinya mengikuti aturan tersebut, bukan mengikuti dokumen internal perusahaan. Gambaran menyeluruhnya kami susun di panduan pemutusan hubungan kerja. Untuk kasus nyata, konsultasikan dengan ahli hubungan industrial atau kuasa hukum ketenagakerjaan sebelum mengambil keputusan.
Absenia tidak punya modul performance improvement plan dan tidak berencana menggantikan penilaian manusia. Yang kami sediakan adalah data kehadiran yang rapi: absensi selfie dengan verifikasi GPS, pengajuan cuti dan izin beserta approval, pengaturan shift, rekap, dan laporan yang bisa diekspor. Kalau sebagian jarak kinerja yang Anda bahas menyangkut kehadiran atau kepatuhan jadwal, angkanya sebaiknya berasal dari sistem, bukan dari ingatan. Paket gratis selamanya berlaku untuk tim di bawah 10 karyawan, paket Absensi Rp 9.000 per karyawan per bulan, dan paket Lengkap Rp 19.000 per karyawan per bulan dengan payroll yang masih dalam pengembangan. Semuanya terbuka di halaman harga dan fitur, tanpa biaya implementasi dan tanpa kartu kredit.

Pertanyaan yang sering ditanyakan
Apa itu performance improvement plan?
Performance improvement plan atau PIP adalah rencana tertulis dan berjangka waktu yang dibuat perusahaan bersama seorang karyawan untuk memperbaiki kinerja yang berada di bawah standar. Isinya paling sedikit empat hal: jarak kinerja yang spesifik, sasaran terukur yang harus dicapai, tenggat waktu yang jelas, dan dukungan nyata yang disediakan perusahaan selama periode itu. PIP adalah alat manajemen untuk memperbaiki, bukan surat pemberitahuan bahwa seseorang akan diberhentikan.
Apa bedanya PIP dengan surat peringatan karyawan?
PIP adalah alat perbaikan kinerja, sedangkan surat peringatan adalah tindakan disipliner formal yang punya akibat hukum. Surat peringatan diberikan karena karyawan melanggar aturan yang tertulis di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. PIP dipakai saat tidak ada pelanggaran aturan, hanya hasil kerja yang belum mencapai standar. Menempelkan keduanya jadi satu dokumen adalah kesalahan yang sering berakhir di perselisihan, karena dokumennya menjadi ambigu: memperbaiki atau menghukum.
Apakah PIP wajib menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia?
Tidak. Istilah performance improvement plan tidak muncul dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 maupun aturan perubahannya, dan tidak ada ketentuan yang menyebut PIP sebagai syarat sah pemutusan hubungan kerja. PIP adalah praktik manajemen yang datang dari dunia korporat, bukan lembaga hukum. Yang diatur hukum adalah daftar alasan pemutusan hubungan kerja beserta prosedurnya, dan salah satu alasannya bertumpu pada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga atas pelanggaran aturan tertulis, bukan pada PIP.
Berapa lama sebaiknya periode PIP berjalan?
Praktik yang umum di banyak perusahaan berkisar 30 sampai 90 hari, dan pilihannya sebaiknya mengikuti sifat pekerjaan, bukan kebiasaan. Pekerjaan dengan siklus hasil cepat seperti layanan pelanggan bisa dinilai dalam 30 hari. Pekerjaan dengan siklus panjang seperti penjualan proyek butuh minimal satu siklus penuh agar penilaiannya jujur. Periode yang terlalu pendek untuk jenis pekerjaannya membuat PIP terlihat seperti formalitas yang hasilnya sudah ditentukan sejak awal.
Apa yang terjadi kalau target PIP tidak tercapai?
Tidak ada satu jawaban otomatis, dan di sinilah banyak perusahaan salah langkah. Pilihannya bisa berupa perpanjangan sekali dengan alasan tertulis, pemindahan ke peran yang lebih cocok, atau pembicaraan mengenai berakhirnya hubungan kerja. Yang perlu dipahami, gagal mencapai target PIP bukan alasan pemutusan hubungan kerja yang berdiri sendiri di dalam aturan Indonesia. Untuk kasus nyata, konsultasikan dengan ahli hubungan industrial sebelum mengambil keputusan.
Apakah Absenia punya fitur performance improvement plan?
Tidak. Absenia adalah aplikasi absensi dan HR, bukan sistem manajemen kinerja dan bukan konsultan hukum. Yang bisa Absenia bantu adalah menyediakan data kehadiran yang rapi dan bisa diekspor, sehingga kalau jarak kinerja yang Anda bahas menyangkut keterlambatan atau ketidakhadiran, angkanya berasal dari catatan sistem, bukan dari ingatan atasan. Penyusunan PIP, pertemuan tinjauan, dan keputusan akhirnya tetap pekerjaan manusia.
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tinjauan berkala PIP?
Cukup 20 sampai 30 menit dengan urutan yang sama setiap kali: buka data terbaru, bandingkan dengan sasaran, tanyakan apa yang menghambat, cek apakah dukungan yang dijanjikan perusahaan benar-benar sampai, lalu sepakati satu langkah konkret sampai pertemuan berikutnya. Catat hasilnya dalam beberapa baris dan kirimkan salinannya ke karyawan pada hari yang sama, supaya kedua pihak memegang catatan yang sama.
Apa yang sebaiknya dilakukan setelah karyawan berhasil menyelesaikan PIP?
Tutup secara resmi dengan surat pendek yang menyatakan PIP selesai dan sasaran terpenuhi, simpan di berkas karyawan, dan sampaikan juga secara lisan bahwa statusnya kembali normal. Tanpa penutupan resmi, karyawan merasa masih diawasi tanpa batas waktu. Jadwalkan satu pertemuan santai sekitar tiga bulan sesudahnya untuk memastikan perbaikannya bertahan, dan jangan menjanjikan kenaikan upah atau bonus yang belum dipastikan.
Sumber
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (kewajiban peraturan perusahaan Pasal 108, tanggung jawab pelatihan Pasal 12, Pasal 161 tentang surat peringatan sebelum dihapus)
- UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (menghapus Pasal 161 dan menyisipkan Pasal 154A tentang alasan pemutusan hubungan kerja)
- PP Nomor 35 Tahun 2021 (alasan pemutusan hubungan kerja Pasal 36, kewajiban mengupayakan agar tidak terjadi PHK Pasal 37, perundingan bipartit Pasal 39, kompensasi Pasal 52)


